TENGGARONG – Potensi pendapatan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) di Blok Mahakam melalui Participating Interest (PI) ternyata hanya sekitar Rp 300 miliar saja pertahun. Angka ini dikonfersi jika Kukar mendapatkan jatah 33 persen kepemilikan saham dari PI. Jumlah ini sekaligus menepis anggapan Kukar bisa mengantongi triliunan rupiah dari saham di Blok Mahakam.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman mengatakan, berdasarkan data Pertamina Hulu Mahakam(PHM) memperkirakan masih ada cadangan minyak di Blok Mahakam mencapai 57 juta barel minyak atau MMbo.

Sedangkan untuk gas diperkirakan masih tersedia cadangan hingga 4,9 triliun standar kaki kubik atau trilion standar cubic feet (tscf). Bahkan sebagian pakar migas (minyak dan gas) menyebut cadangan gas bisa mencapai 8 tscf.

Dengan cadangan sebanyak itu, masih tersedia hingga 29 tahun ke depan, sedangkan gas hingga 81 tahun mendatang.

“Data in sudah saya kroscek, kurang lebih sama,” kata Awang Yacoub Luthman saat ditemui Koran Kaltim di ruang Komisi III DPRD Kukar, Rabu (17/1) siang kemarin.

Ia mengatakan, pada 2016-2017 lalu produksi minyak 53 ribu barel/hari. Jika dibagi antara cadangan dan produksi dalam sehari (57 juta dibagi 53 ribu) maka menghasilkan 1.075.471 dan seterusnya dibagi 356 hari (1 tahun) maka masih ada potensi sampai 29 tahun ke depan.

Selanjutnya, cadangan gas masih ada sekitar 4,9 tscf, data ini dikeluarkan Direktur Utama PHM Bambang Manuyoso pada 9 November 2017 silam. Semenyara produksi Total EP Indonesi dan Inpex pada 2016-2017 itu sekitar 1.640 mmscf/day.

Jika dihitung dengan cara yang sama, maka potensi cadangan gas di blok mahakam sampai 80 tahun ke depan. “Asumsi ini tidak menemukan cadangan (blok) baru, jika ada cadangan baru maka tentu  akan lebih panjang lagi,” bebernya.

Sementara untuk potensi pendapatan, kata dia, Kukar hanya berpotensi mendapatkan sekitar Rp300 miliar saja pertahun. Hitung-hitungannya berdasarkan asumsi harga gas internasional sebesar USD5.86 Mmbtu, dengan 4,9 tsf tersebut diperkirakan bisa menghasilkan Rp10 triliun/tahun.

“Jika dikonversi dengan persentase bagi hasil daerah sebesar 10 persen (67 persen Pemprov dan 33 persen Kukar) maka Kukar hanya dapat Rp300 miliar/tahun. Makanya saya ngotot kenapa kita mau porsi 60-40 persen atau minimal 50-50 dengan pemprov karena kita maka bisa dapat Rp500 miliar. Ini sesuai MoU antara Kukar dan Pemprov, saya waktu itu Ketua DPRD Kukar,” bebernya.

Ini sekaligus membantah jika potensi pendapatan daerah dari PI Blok Mahkaam mencapai triliunan rupiah pertahun. “Jadi tidak benar bahwa bisa dapat sampai Rp1 triliun pertahun,” terang Awang Yacoub. (ami)