Penulis: Ayu Norwahliyah 

KORANALTIM.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan penataan kawasan Jalan Tarmidi dan Jalan Abdul Muthalib  secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, penataan tidak hanya menyasar ruas Jalan Tarmidi dan Jalan Abdul Muthalib, melainkan mengusung konsep yang lebih luas  hingga mencakup kawasan Yos Sudarso, Pelindo, area Pelabuhan Samarinda, dan Jembatan 1.

“Untuk yang Jalan Tarmidi, Abdul Muthalibnya, itu tahun depan (2027). Sisa dari apa yang kita lakukan tahun kemarin. Kita lagi juga menyiapkan perencanaan penataan kawasan,” kata Andi Harun, Minggu (20/9/2026).

Penataan ini dirancang untuk mengubah wajah kawasan yang selama ini berkesan kumuh menjadi lebih tertata.

Guna merealisasikan rencana tersebut, Pemkot Samarinda telah membahas perencanaan penataan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu gagasan utama dalam perencanaan ini adalah menghubungkan kawasan darat dengan aktivitas di Sungai Karang Mumus (SKM). 

Pemkot Samarinda berencana mendesain ulang tambangan, yakni perahu kayu ulin tradisional yang biasa menyeberangi Sungai Mahaka tanpa menghilangkan kearifan lokalnya.

Konsep ini terinspirasi dari kawasan Clarke Quay di Singapura yang mengandalkan daya tarik wisata sungai. Perahu tambangan nantinya diperkirakan mampu menampung 10 hingga 40 penumpang dan akan dikoneksikan langsung dengan area Teras Samarinda.

“Karena banyak yang kita mau koneksikan, termasuk kawasan pecinan yang memang sudah dari awal menjadi kita rencanakan,” katanya.

Meski mengusung rancangan penataan yang cukup luas, total kebutuhan anggaran secara keseluruhan belum bisa dipatikan, lantaran proyek masih berada pada tahap penyusunan perencanaan.

Sementara itu, normalisasi SKM di kawasan Kelurahan Pelita dan Sidomulyo, tepat di seberang Jalan Tarmidi yang dijadwalkan berjalan pada November mendatang telah dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai bagian dari pengerjaan bertahap.

Andi Harun menegaskan, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat penataan kawasan harus dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi kas daerah.

“Makanya kita tidak bisa bangun sekaligus bertahap. Penataan ini rencananya tahun depan. Entah itu satu kali desain penuh atau mungkin dua tahun,” ujarnya.

Kesinambungan program penting dilakukan agar rencana penataan kawasan tidak terhenti di tengah jalan. Andi Harun memastikan, penataan ini dapat rampung sebelum masa jabatannya berakhir, yakni pada 2030 mendatang.

“Kalau kita tidak mampu setahun, dua tahun. Kalau tidak mampu dua tahun, tiga tahun. Paling tidak sebelum berakhir masa jabatan,” pungkasnya. 

Editor: Erwin