Penulis: Adnan Abdul

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Lubang tambang di Kota Samarinda kembali memakan korban. Seorang anak menjadi korban di danau bekas tambang pada Selasa (15/9/2026). Peristiwa ini menambah panjang daftar korban lubang tambang di Kaltim yang menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim telah mencapai 55 orang sejak 2011. 

Divisi Advokasi dan Database Jatam Kaltim, Windy Pranata, mengatakan mayoritas korban merupakan anak-anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 korban tercatat meninggal di wilayah Kota Samarinda. “Kalau di Kalimantan sendiri totalnya sudah sampai 55 orang. Mayoritas itu anak-anak, dan mayoritas lagi terjadi di ibu kota Samarinda. Khususnya sudah sekitar 30 orang warga Samarinda yang tewas di sekitar lubang tambang,” kata Windy. 

Menurutnya, rentetan korban tersebut menunjukkan persoalan lubang bekas tambang di Samarinda belum mendapatkan penanganan yang serius. Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan, terlebih kondisi kekeringan saat ini turut meningkatkan risiko masyarakat beraktivitas di sekitar lubang tambang. 

Kekhawatiran lain muncul karena sebagian warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih disebut terpaksa memanfaatkan air dari lubang tambang yang tersebar di Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur. 

“Dalam kondisi kekeringan seperti ini, banyak warga Samarinda yang menggunakan, terpaksa dalam garis besar, karena ketiadaan air bersih. 

Mereka harus menggunakan air-air lubang tambang yang berserakan,” ujarnya. Windy mengingatkan kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi korban, terutama anak-anak yang berada di sekitar lokasi bekas tambang. Ia meminta pemerintah memberikan imbauan sekaligus menyediakan alternatif agar warga tidak bergantung pada air dari lubang tambang. 

Jatam Kaltim juga melakukan penelusuran terhadap lokasi kejadian. Berdasarkan pengecekan lapangan dan overlay spasial yang dilakukan Jatam, lokasi tersebut disebut berada dalam kawasan konsesi PT Dunia Usaha Maju (DUM) dengan luas sekitar 1.351 hektare. 

Windy menyebut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut telah berakhir pada 2026. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kewajiban reklamasi dan pascatambang tetap dijalankan. 

“Jangan sampai izinnya berakhir, tapi tanggung jawab reklamasi dan pascatambangnya tidak dilakukan,” katanya. Jatam juga menyatakan akan berkomunikasi dengan keluarga korban untuk mengetahui langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum melalui kepolisian. 

Sementara itu, Kapolsek Sungai Pinang AKP Aksaruddin Adam mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait lokasi danau bekas tambang tersebut. Menurutnya, polisi belum mengetahui pihak yang memiliki atau bertanggung jawab atas lokasi tersebut. 

“Belum ketahuan siapa pemiliknya, PT apa. Masih kita cari,” ujar Aksaruddin. Ia mengatakan belum ada pemanggilan terhadap pihak tertentu karena proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi masih berupaya mengidentifikasi pemilik maupun perusahaan yang berkaitan dengan lokasi bekas tambang tersebut. “Belum, masih kita cari,” pungkasnya. 

Editor: Erwin