Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syahariah Mas’ud, menekankan pentingnya penanganan yang cepat, serius dan transparan terhadap dugaan kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang. 

Menurutnya, setiap laporan yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan anak harus mendapat perhatian penuh agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, tidak boleh terdapat sikap pembiaran terhadap kasus yang berpotensi merugikan anak-anak sebagai kelompok yang harus mendapat perlindungan khusus. Tindakan tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. 

Ia pun mengingatkan, kelalaian dalam menangani persoalan seperti ini dapat membuka peluang terulangnya peristiwa yang sama dan menambah jumlah korban. 

“Kalau itu benar terjadi, tidak bisa didiamkan. Apa pun, siapa pun pelakunya harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, itu namanya pembiaran, dan ini akan terus terulang, sementara korbannya anak-anak,” tegasnya, Jumat (19/6/2026).

Karena itu, ia berencana melakukan pendalaman informasi dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut.

Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD Kaltim akan berupaya mengumpulkan data dan fakta yang akurat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. 

“Saya baru tahu beritanya. Nanti saya akan cari tahu lebih lanjut dan menghubungi anggota saya untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Koordinasi dengan anggota komisi dan instansi terkait juga akan dilakukan guna memastikan perkembangan kasus dapat dipantau secara menyeluruh. Dugaan kasus yang mencuat di lingkungan pondok pesantren tersebut saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat. 

Penanganannya juga mendapat pengawalan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) yang terus memantau perkembangan proses pendampingan dan perlindungan terhadap korban.

Meski belum memberikan kesimpulan ataupun sikap resmi terkait substansi kasus yang sedang bergulir, Syahariah memastikan Komisi IV akan mendukung langkah-langkah yang mengedepankan transparansi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak korban. 

Ia menilai, proses penanganan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara tersebut.

Selain itu, ia menegaskan lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menimba ilmu. 

“Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan kasus seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

Editor: Erwin