Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Upaya mendokumentasikan dan merumuskan adat istiadat lintas etnis di Kabupaten Kutai Barat mulai disiapkan Presidium Dewan Adat (PDA). 

Melalui Simposium Adat yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang, para tokoh adat dari enam etnis utama akan duduk bersama membahas berbagai ketentuan adat yang selama ini hidup di tengah masyarakat.

Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Yurang mengatakan, simposium tersebut menjadi salah satu program prioritas setelah lembaga adat itu resmi menempati kantor baru di Kompleks Taman Budaya Sendawar.

Keberadaan sekretariat yang telah diresmikan menjadi langkah awal untuk memperkuat berbagai program kerja yang selama ini telah disiapkan oleh Presidium Dewan Adat.

“Yang menjadi prioritas ke depan adalah menjalankan program-program yang ada di Presidium Dewan Adat. Salah satunya pelaksanaan simposium adat yang direncanakan pada Agustus mendatang,” kata Yurang kepada Korankaltim.com, Jumat (19/6/2026).

Simposium tersebut akan melibatkan enam etnis utama yang ada di Kubar yakni Tonyoi, Benuaq, Oheng, Melayu, Kenyah dan Bahau. Selain itu sejumlah suku yang berada dalam kelompok masyarakat Melayu maupun suku lain yang hidup berdampingan di Kubar juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Para tokoh adat nantinya akan duduk bersama untuk membahas berbagai adat istiadat yang selama ini berlaku di masing-masing suku. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang ada di Kubar.

“Kami ingin mengumpulkan tokoh-tokoh adat untuk berbagi pandangan dan menyusun ketentuan-ketentuan adat yang selama ini hidup di masyarakat. Harapannya nanti dapat menjadi rujukan bersama,” sebut  Yurang

Selain membahas adat istiadat, Presidium Dewan Adat juga berencana menggelar berbagai kegiatan budaya yang melibatkan seluruh suku di Kubar. Kegiatan tersebut akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan seni budaya dan kuliner khas dari masing-masing etnis.

“Presidium Dewan Adat tidak hanya berbicara tentang satu suku tertentu. Kami mengakomodasi seluruh suku yang ada di Kutai Barat. Semua akan kita hormati dan hargai keberagamannya,” tegas Yurang.

Yurang berharap dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan kelembagaan adat dapat terus berlanjut, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Kehadiran kantor baru bukan sekadar tempat berkantor, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, mencari solusi persoalan adat, maupun memperoleh pelayanan dari lembaga adat.

“Ini adalah tempat masyarakat untuk mencari keadilan, melaporkan berbagai persoalan, dan berkonsultasi. Kami siap menerima siapa saja tanpa membedakan suku maupun agama,” tutup Yurang.

Editor: Aspian Nur