Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Yuki Subekti mengatakan, ketersediaan transportasi umum di Kaltim sendiri menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan, apalagi hal itu berkait dengan hadirnya IKN.
“Itu menjadi PR bagi pemerintah provinsi (Pemprov). Kondisi saat ini, di Kaltim memang untuk angkutan umumnya masih sangat jauh untuk menyetarakan yang ada jangankan IKN, bahkan di Pulau Jawa kita masih menuju ke arah sana (transportasi umum),” ungkapnya, Jumat (24/5/2024).
Terkait integrasi, Yuki mengaku pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) tekhnis perhubungan se-Kaltim.
Di mana integrasi menjadi permasalahan utama. Yuki membeberkan jika pihaknya tak ingin adanya kesenjangan antara IKN dan Provinsi Kaltim. Kata Yuki, hal itu juga pernah disampaikan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
“Kalau senjang pasti, tapi jangan sampai jomplang antara yang di IKN dengan Provinsi Kaltim. Arahannya bahwa, kita akan konsen di wilayah perbatasan IKN, dengan yang ada di Kaltim,” urainya.
Diungkapkannya, berdasarkan arahan Tim Transportasi di IKN, Kaltim tak ingin menjadi daerah penyangga, tetapi sebagai mitra di mana antara satu sama lain harus sejajar.
“Aglomerasi itu seperti di Jabodetabek, nah itu sebenarnya antara DKI Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, antara lain Bogor, Bekasi dan Tangerang,dijadikan satu aglomerasi,” bebernya.
Sementara itu Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Transportasi Otorita IKN, Maulana Rizky Nugraha menjelaskan jika ada dua tata penting, diantaranya untuk dunia dan untuk semua.
“Untuk semua, di sini artinya inklusif, kita tidak mau menjadi kota yang eksklusif dan terbatas, bahwa hanya kendaraan fosil dan non fosil yang bisa masuk, betul. Tapi sebenarnya yang ingin kita capai adalah bagaimana tadi kesetaraan secara bersama-sama tumbuh,” urainya.
Editor: Maruly Z