KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara sukses menggelar Focus Group discussion (FGD0 bersama perwakilan tujuh partai politik yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem dan PKS, Rabu (5/6/2024) kemarin.

Digelarnya FGD bersama tujuh parpol ini dilatarbelakangi dari sebelumnya ke tujuh parpol yang dimaksud sepakat bersurat ke Kesbangpol Kukar guna menuliskan besaran kenaikan hibah bantuan keuangan (bankeu). 

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti mengungkapkan pihaknya memberikan waktu sepekan kepada tujuh parpol tersebut untuk bersurat. “Paling lama minggu depan sudah ada suratnya. Karena APBD 2025 proses pembahasannya lagi dilakukan,” ungkap Rinda. 

Dalam FGD ini, Rinda menjelaskan soal wacana kenaikan bankeu parpol, termasuk mekanismenya. Saat ini, besaran bankeu parpol di Kukar masih berada di angka Rp3.800 sejak beberapa tahun terakhir. Angka ini kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim. 

Contohnya saja Kota Balikpapan sebesar Rp7.000, Bontang Rp7.500, Samarinda Rp7.000, Mahulu Rp15.000 dan provinsi Rp5.000. Bahkan, Mahulu pun mempunyai wacana menaikkan bankeu parpol menjadi Rp50.000 per suara sah. 

Soal usulan bankeu dari parpol Kukar, kata Rinda belum ada angka pasti yang keluar. Dia pun tak mau mendikte, dan mempersilakan parpol menyampaikan usulan angka yang disepakati di internal masing-masing. 

Namun, dengan catatan, angka yang diusulkan pun harus memiliki landasan jelas. Walaupun dalam FGD beberapa angka sempat mencuat, ada yang mengusulkan Rp10.000 dan Rp11.000 per suara sah. 

“Itu baru angka, terserah parpol usulkan berapa, dengan syarat-syarat yang jadi pertimbangan. Nanti parpol dengan argumentasi masing-masing menyampaikan kepada bupati berapa yang mereka usulkan,” jelasnya. 

“Argumentasinya bisa soal rentang geografis kita yang sangat jauh, kemudian peningkatan jumlah pemilih, jumlah penduduk, hingga tingkat partisipasi,” imbuh Rinda. 

Setelah parpol bersurat, Kesbangpol Kukar akan membuat telaahan staf, sambil membuat kajian untuk disampaikan ke bupati. Proses itu akan berlanjut ke Provinsi Kaltim untuk mendapat persetujuan. 

“Saya akan buat kajian dari usulan mereka. Kajian itu jadi dasar untuk berargumentasi ke Pemprov Kaltim, kenapa muncul angka segitu, apa argumennya, begitu,” pungkasnya. (*)