Untuk diketahui, penyaluran dana hibah pilkada 2024 dibagi menjadi dua tahap. Penyaluran tahap I pada 2023 dengan persentase 40 persen dan tahap II di 2024 sebesar 60 persen. Pemkab Kukar juga sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu dan KPU.
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti menyebut, pencairan dana hibah tak hanya diberikan kepada KPU dan Bawaslu Kukar saja. Dana hibah pilkada ini juga ditransferkan ke rekening Polres Kukar, Polresta Bontang, Kodim 0906/KKR dan Kodim 0908/BTG.
“Maret sudah kami cairkan, jadi tidak ada lagi utang pemerintah kabupaten untuk pilkada pada anggaran hibah 2024, semua sudah kami bayarkan. Tinggal mereka melaksanakan sesuai tahapan pilkada,” ungkap Rinda.
Diakui Rinda, seharusnya dana hibah pilkada sudah bisa dicairkan sejak Januari. Hanya saja, kondisi saat itu masih dihadapkan dengan persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada 14 Februari. “Terus anggota KPU juga masih yang lama, sementara mereka akan melakukan pergantian,” sebutnya.
Adapun total dana hibah yang diterima KPU Kukar sebesar Rp76,055,780,268 dengan rincian tahap I senilai Rp30,422,312,107 dan tahap II Rp45,633,468,161. Kemudian Bawaslu Kukar totalnya Rp15,466,261,000 yang rincian tahap I Rp7,045,988,800 dan tahap II Rp8,420,272,200.
Pemkab Kukar juga sudah menyiapkan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024, dengan rincian Polres Kukar Rp8,156,377,000, Kodim 0906/KKR Rp2,073,953,000, Polresta Bontang Rp1,289,990,000, Kodim 0908/BTG Rp624,305,000. (*)
