Kamis, 18/06/2026

Petani - Nelayan Menjerit Kesulitan Bahan Bakar, DPRD PPU Desak Pemerintah Sediakan SPBN dan SPBT

Kamis, 18/06/2026

Kehadiran SPBN di PPU sangat diharapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi nelayan dan petani. (Foto: Dok.Pertamina)

Share
Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Petani - Nelayan Menjerit Kesulitan Bahan Bakar, DPRD PPU Desak Pemerintah Sediakan SPBN dan SPBT

Kamis, 18/06/2026

logo

Kehadiran SPBN di PPU sangat diharapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi nelayan dan petani. (Foto: Dok.Pertamina)

Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani

KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara (DPRD PPU) Ishaq mendorong pemerintah daerah untuk segera menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tani (SPBT). Langkah ini dinilai mendesak demi menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para pelaku sektor hulu tersebut.

Kondisi perubahan harga bio solar saat ini sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa BBM subsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan petani dan nelayan dengan harga yang sesuai.

"Penempatan solar subsidi untuk petani di SPBU milik pengusaha itu tidak menjamin. Nyatanya, saya sudah tiga kali turun langsung mengikuti teman-teman petani untuk mengantre, dan mereka tidak dapat semua dengan alasan kuota habis," ujar Ishaq Kamis (18/6/2026).

Pertamina diyakini telah memberikan kuota yang sesuai dengan data dari Dinas Pertanian. Namun pada realitasnya, banyak petani yang tetap gigit jari saat mengantre pada hari Senin dan Kamis di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Labangka, Kecamatan Babulu.

Tak hanya petani, nasib serupa juga dialami oleh para nelayan di PPU. Akibat sulitnya mendapatkan solar subsidi di pangkalan resmi, mereka terpaksa membeli BBM di tingkat eceran dengan harga yang melambung tinggi.

"Nelayan hari ini kesulitan untuk bekerja karena harganya Rp19 Ribu sampai Rp20 Ribu per liter untuk solar subsidi yang dijual di eceran. Itu pun terkadang susah didapat," kata Ishaq.

Ishaq mengkritik rencana pemerintah daerah yang kabarnya ingin menitipkan alokasi solar untuk petani ke APMS Petung. Ishaq mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memilih untuk membangun infrastruktur pengisian mandiri yang dikelola khusus.

Kalau pemerintah daerah serius ingin menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor andalan, maka pembenahan di sektor bahan baku dan energi harus menjadi prioritas utama sebelum memikirkan pembangunan fisik.

"Kalau pemerintah mau mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, maka dua sektor ini siapkan dulu bahan bakunya, BBM-nya. Jangan pemerintah hanya berpikir kita harus bangun ini dan itu, tapi kebutuhan dasar mereka tidak disiapkan. Perbaiki dulu ekonomi masyarakat, baru pembangunan fisik akan mengikuti dengan sendirinya," tutup Ishaq. 

Editor: Aspian Nur

Petani - Nelayan Menjerit Kesulitan Bahan Bakar, DPRD PPU Desak Pemerintah Sediakan SPBN dan SPBT

Kamis, 18/06/2026

Kehadiran SPBN di PPU sangat diharapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi nelayan dan petani. (Foto: Dok.Pertamina)

Share

Berita Terkait