Kondisi perubahan harga bio solar saat ini sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa BBM subsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan petani dan nelayan dengan harga yang sesuai.
"Penempatan solar subsidi untuk petani di SPBU milik pengusaha itu tidak menjamin. Nyatanya, saya sudah tiga kali turun langsung mengikuti teman-teman petani untuk mengantre, dan mereka tidak dapat semua dengan alasan kuota habis," ujar Ishaq Kamis (18/6/2026).
Pertamina diyakini telah memberikan kuota yang sesuai dengan data dari Dinas Pertanian. Namun pada realitasnya, banyak petani yang tetap gigit jari saat mengantre pada hari Senin dan Kamis di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Labangka, Kecamatan Babulu.
Tak hanya petani, nasib serupa juga dialami oleh para nelayan di PPU. Akibat sulitnya mendapatkan solar subsidi di pangkalan resmi, mereka terpaksa membeli BBM di tingkat eceran dengan harga yang melambung tinggi.
"Nelayan hari ini kesulitan untuk bekerja karena harganya Rp19 Ribu sampai Rp20 Ribu per liter untuk solar subsidi yang dijual di eceran. Itu pun terkadang susah didapat," kata Ishaq.
Ishaq mengkritik rencana pemerintah daerah yang kabarnya ingin menitipkan alokasi solar untuk petani ke APMS Petung. Ishaq mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memilih untuk membangun infrastruktur pengisian mandiri yang dikelola khusus.
Kalau pemerintah daerah serius ingin menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor andalan, maka pembenahan di sektor bahan baku dan energi harus menjadi prioritas utama sebelum memikirkan pembangunan fisik.
"Kalau pemerintah mau mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, maka dua sektor ini siapkan dulu bahan bakunya, BBM-nya. Jangan pemerintah hanya berpikir kita harus bangun ini dan itu, tapi kebutuhan dasar mereka tidak disiapkan. Perbaiki dulu ekonomi masyarakat, baru pembangunan fisik akan mengikuti dengan sendirinya," tutup Ishaq.
Editor: Aspian Nur
