Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar terus mengintensifkan penertiban terhadap badut jalanan yang beroperasi di sejumlah titik.

Penertiban dilakukan karena aktivitas tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum. Selain itu, petugas juga menemukan indikasi praktik eksploitasi anak, di mana anak di bawah umur diduga dimanfaatkan sebagai kedok untuk mengemis di ruang publik.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kukar, Rasidi, menegaskan penertiban ini murni merupakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak dan ketertiban umum.

“Kami bekerja berdasarkan Perda yang ditegakkan. Kebetulan ada Perda tentang perlindungan anak, jadi dalam pelaksanaannya di lapangan kami berkolaborasi dengan DP3A dan PPA,” ujar, Rasidi, Jumat (26/6/2026).

Kata dia, penertiban badut anak di bawah umur ini merupakan masalah klasik yang terus berulang. Upaya persuasif, komunikasi dengan warga, hingga teguran keras dan pembinaan kepada orang tua pelaku telah berulang kali dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, di lapangan, fenomena ini kembali marak. Satpol PP mensinyalir keberadaan badut jalanan saat ini telah bergeser dari sarana hiburan menjadi modus baru untuk mengemis secara paksa. 

Banyak laporan warga yang mengeluhkan tindakan oknum badut yang meminta uang secara agresif kepada pengunjung di warung makan atau fasilitas publik.

“Kami harus memutus mata rantai ini dari hulu agar tidak melebar luas. Jika ada unsur kesengajaan dari orang tua yang memperkerjakan anaknya, ranah penindakannya bisa masuk ke potensi pidana. DP3A yang akan mendalami hal tersebut, sementara Satpol PP mengamankan berdasarkan Perda,” jelasnya.

Dalam interogasi yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kukar, terungkap fakta mengejutkan mengenai omzet para pengemis berkedok badut ini. Pendapatan bersih mereka diperkirakan mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari dari hasil berkeliling sejak pagi hingga malam.

Bahkan, Satpol PP sempat mengamankan oknum pengemis yang kedapatan membawa uang tunai hingga Rp7 juta.

Setelah ditelusuri, jaringan ini ternyata melibatkan satu komplotan keluarga terorganisir yang sengaja datang dari luar daerah.

“Ironisnya, di daerah asalnya mereka diketahui memiliki rumah mewah dan mobil, namun operasinya (mengemis) dilakukan di Tenggarong, salah satunya memanfaatkan momen Car Free Day (CFD) hari Minggu,” ungkapnya.

Selain badut jalanan, petugas juga menindak tegas oknum-oknum peminta sumbangan ilegal berkedok rumah ibadah yang kerap meresahkan warga di warung-warung makan. Beberapa oknum telah diamankan beserta barang buktinya.

Satpol PP Kukar mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tenggarong untuk tidak memberikan ruang bagi menjamurnya penyakit masyarakat ini. Warga diminta untuk mengabaikan atau tidak melayani para peminta sumbangan yang tidak jelas legalitasnya.

“Jika menemukan indikasi pemaksaan atau sumbangan ilegal, segera laporkan ke kami. Kami akan langsung amankan dan tindak lanjuti demi menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Editor: Erwin