Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap tren perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Struktur ekonomi Bumi Etam dinilai masih terlalu rapuh karena sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara.

Berdasarkan data makro, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sempat berada di angka 6,19 persen pada tahun 2024, mengalami penurunan menjadi 4,53 persen di tahun 2025. Perlambatan tersebut masih berlanjut hingga triwulan pertama tahun ini yang tercatat berada di angka 2,99 persen. 

Ketika harga komoditas global melemah dan sektor perkebunan belum mampu menjadi penopang alternatif, dampaknya langsung memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data terakhir per Mei mencatat ada sekitar 11.070 warga Kaltim yang terdampak PHK.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengakui situasi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan diri dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

"Tentu ini menjadi momok yang menakutkan. Kami tidak bisa lagi terus-menerus mengandalkan kekayaan alam ekstraktif yang suatu saat pasti akan habis," ujar Rudy Mas’ud di kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Odah Etam, Kamis (25/6/2026) malam.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltim berkomitmen mendorong transformasi ekonomi secara radikal, bergeser dari ketergantungan sumber daya alam (SDA) menuju ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy).

Kunci utama transformasi ini bukan terletak pada infrastruktur fisik, melainkan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mencontoh visi Presiden RI ke-3, B.J. Habibie, Rudy menyatakan bahwa fondasi utama kemajuan sebuah bangsa adalah investasi pada manusia, bukan pada isi bumi.

Sebagai langkah konkret, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk mengupayakan program bantuan pendidikan atau kuliah gratis dari jenjang S-1 hingga S-3 bagi seluruh anak daerah yang berdomisili di Kaltim. Program ini diharapkan menjadi senjata utama dalam memotong mata rantai kemiskinan di Kaltim.

"Kami sadar sekali, yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan memutar roda ekonomi adalah pendidikan. Tidak apa-apa infrastruktur kita sedikit tertinggal, yang penting SDM kita harus unggul. Kalau SDM kita unggul, yakinlah semua tantangan ekonomi bisa kita lewati bersama," pungkasnya.

Editor: Aspian Nur