Sabtu, 20/06/2026
Sabtu, 20/06/2026
Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD Kukar bersama perwakilan relawan. (Foto: Muhammad Anshori/KoranKaltim.com)
Sabtu, 20/06/2026

Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD Kukar bersama perwakilan relawan. (Foto: Muhammad Anshori/KoranKaltim.com)
Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BPBD Kukar) berkomitmen untuk membenahi sistem pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana.
Hal itu ditegaskan usai digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) yang menjadi ruang diskusi dan koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, unsur TNI-Polri, tenaga kesehatan serta relawan se-Kabupaten Kukar.
Dalam pertemuan secara daring tersebut, pihaknya resmi menyepakati lima poin krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat Sabtu (20/6/2026) hari ini.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kukar Setianto Nugroho Aji menjelaskan, poin pertama yaitu BPBD, Polres, Kodim 0906/Kkr akan menggelar latihan bersama dalam waktu enam bulan demi memperkuat sinergi pra-bencana.
Kemudian, setiap UPT juga diwajibkan menyusun program simulasi dan edukasi rutin untuk relawan serta tokoh masyarakat dalam waktu enam bulan.
Selanjutnya, upaya mengatasi kurangnya sosialisasi, BPBD akan mengadakan pertemuan via zoom meeting minimal tiga bulan sekali, dimulai dalam satu bulan ke depan, distribusi brosur panduan penanganan bencana akan digenjot di kawasan padat penduduk dengan target penyelesaian enam bulan.
Terakhir Informasi Standar Pelayanan seperti prosedur, alur, hak, dan kewajiban akan diperluas melalui website, media sosial, dan radio dalam waktu enam bulan.
"Kami sudah terima seluruh identifikasi masalah tersebut dan mendapatkan 5 poin kesepakatan," ucap Setianto Nugroho Aji kepada Korankaltim.com disela FKP.
BPBD berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
Disisi lain, masyarakat dan pemangku kepentingan stakeholder yang hadir menegaskan akan mengawal ketat proses ini.
"Mereka siap melakukan pemantauan berkala untuk memastikan seluruh poin pembenahan berjalan sesuai rencana demi keselamatan warga Kukar," sebut Setianto.
Koordinasi antarlembaga diharapkan terus berjalan dengan baik. Penyusunan standar tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap berbagai risiko kebencanaan di setiap wilayah.
Editor: Aspian Nur
Sabtu, 20/06/2026
Forum Konsultasi Publik (FKP) BPBD Kukar bersama perwakilan relawan. (Foto: Muhammad Anshori/KoranKaltim.com)
TERPOPULER