Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara program penganggaran di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI dengan program pembangunan di daerah. 

Sebagai daerah yang mengedepankan nilai adat dan sejarah, Kukar mengharapkan adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam mempertahankan identitas budayanya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan dukungan pusat dinilai krusial agar pembangunan di daerah selaras dengan tujuan hidup nasional dan roda pemerintahan negara.

“Kukar ini adalah kabupaten adat dan budaya. Kami sangat berharap ada keberpihakan nyata dari kementerian terkait untuk membantu membangun infrastruktur di sini, seperti pembangunan museum, pengelolaan cagar budaya, dan sektor kebudayaan lainnya,” kata Ahmad Yani, Rabu (10/6/2026).

Pola kemitraan dan keserasian pembangunan antara pusat, daerah, hingga keterlibatan sektor swasta (perusahaan) ini dinilai sangat positif dan harus terus dilanjutkan guna membawa alokasi anggaran serta pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Kukar.

Selain sektor kebudayaan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap terealisasi, salah satunya adalah pemenuhan program prioritas wilayah seperti program Rumah Layak Huni (RTK) atau program sejenis yang menjadi hak dasar masyarakat.

“Itu adalah janji yang harus terpenuhi kepada masyarakat dan sudah menjadi Perda, jadi tidak boleh tidak dilaksanakan. Jika tidak terpenuhi, konsekuensinya harus dilakukan revisi RPJMD, dan kita tidak mungkin merevisi itu dalam waktu dekat,” tegasnya.

Yani mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih memiliki keterbatasan. Namun, seiring dengan proyeksi pendapatan anggaran yang mulai membaik, program prioritas dipastikan tidak akan mandek dan akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai contoh, jika target awal program membutuhkan pagu Rp150 miliar namun dana belum mencukupi, pemerintah akan mengalokasikan Rp100 miliar terlebih dahulu pada tahap awal tanpa mengganggu belanja wajib.

“Kita berjalan bertahap, minimal ditaruh Rp100 miliar dulu sambil terus berjalan ke depan. Catatannya, anggaran pokok dan wajib seperti pembayaran gaji pegawai serta pembangunan infrastruktur jalan utama tidak boleh terganggu. Ketika itu sudah aman, program prioritas ini langsung kita dorong,” jelasnya.

Yani berharap agar hak-hak keuangan daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara lancar dan tepat waktu ke kas daerah. Hal ini penting agar seluruh program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dapat dituntaskan secara bertahap hingga akhir masa periode perencanaan.

Editor: Erwin