Penulis: Adnan Abdul 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur bersama sejumlah mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026). 

Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal rapat paripurna DPRD Kaltim terkait agenda hak angket. Sementara itu, kepolisian telah menyiapkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan jalannya kegiatan.

Koordinator Lapangan Aksi Erly Nopiansyah mengatakan, massa akan turun untuk mengawal jalannya rapat paripurna yang menjadi perhatian mereka.

“Besok jadwalnya ada paripurna, jadi kami bersama-sama, dengan teman-teman mahasiswa turun untuk mengawal itu,” kata Erly, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, aksi hanya akan dipusatkan di depan Kantor DPRD Kaltim. Massa tidak memiliki agenda bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim maupun Kejaksaan Tinggi Kaltim pada hari yang sama.

“Aksi dipusatkan di DPRD. Kalau ke kejati tanggal 11 nanti kami melakukan audiensi,” ujarnya.

Erly juga menyebut pihaknya sengaja tidak mengumumkan estimasi jumlah peserta yang akan hadir. Keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi dari beberapa aksi sebelumnya yang jumlah peserta di lapangan tidak sesuai dengan target yang diumumkan.

“Kami belajar dari aksi sebelumnya. Kami tidak mau membuka jumlah massa dulu. Kemarin yang sudah menyatakan positif datang sekitar 3.800 orang, ternyata yang hadir sekitar 500 sampai 600 orang,” ungkapnya.

Selain mengawal agenda paripurna, Aliansi Rakyat Kaltim tetap membawa tuntutan yang selama ini mereka suarakan, yakni meminta Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya.

“Tuntutannya sama, kami minta gubernur mundur. Karena menurut kami berbagai kebijakan yang diambil selama ini sudah terlihat bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar memastikan seluruh persiapan pengamanan telah dilakukan untuk mengawal aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Kaltim.

“Pengamanan besok sudah kami persiapkan, yang dilakukan oleh teman-teman dari Aliansi Rakyat Kaltim, di depan Gedung Kantor DPRD Kaltim,” tuturnya.

Menurut Hendri, selain menempatkan personel di lokasi aksi, kepolisian juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang dinilai memerlukan perhatian khusus selama kegiatan berlangsung.

“Ada pengamanan terbuka di lokasi aksi, dan ada juga pengamanan tertutup di sejumlah lokasi yang menurut analisa kami perlu pengamanan lebih intens,” ujarnya.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian aparat antara lain kawasan Kantor Gubernur Kaltim, kantor-kantor fraksi, serta sejumlah objek vital lainnya yang berpotensi terdampak aktivitas massa.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polresta Samarinda menerjunkan sekitar 750 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinkes, dan instansi terkait lainnya.

“Harapannya aksi ujuk rasa ini berlangsung aman dan kondusif, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan,” pungkasnya.

Editor: Erwin