2 menit baca4 kali dibaca
Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan atensi serius terhadap absennya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD PPU. Ketidakhadiran para pimpinan OPD tersebut menjadi sorotan tajam dari Ketua DPRD PPU saat rapat berlangsung Kamis (30/9/2026) hari ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar menegaskan, dirinya sudah mengingatkan seluruh pimpinan OPD sejak pagi hari sebelum rapat paripurna digelar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kehadiran para pejabat yang tidak memiliki kendala kedinasan mendesak.
"Saya sudah mengingatkan di jam 05.51 WITA. Hari ini tolong untuk kegiatan paripurna dapat atensi untuk pimpinan OPD yang tidak memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan," tegas Tohar Kamis (1/10/2026).
Hanya ada empat pimpinan yang mengonfirmasi ketidakhadirannya secara resmi karena menjalankan tugas khusus dan alasan tertentu. Mereka adalah Kepala BPBD yang bertugas di lapangan, Asisten I yang berkolaborasi dengan kejaksaan terkait penanganan segmen 6A, Kepala Dinas Damkar yang berkolaborasi dengan BPBD serta seorang pejabat yang menghadiri wisuda putranya. Sementara itu, pejabat lain yang tidak hadir tanpa konfirmasi menjadi catatan khusus pemerintah daerah.
Menanggapi ketidakhadiran tanpa alasan tersebut, Tohar mengisyaratkan adanya sanksi disiplin yang akan dijatuhkan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga catatan evaluasi kinerja. "Sanksi itu bermacam-macam tapi dipastikan ada," ucap Tohar.
Selain masalah kehadiran rapat, Tohar juga menyentil kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering terlihat berada di warung atau kafe pada jam kerja. Menurutnya, perilaku oknum tersebut dapat merusak citra ASN secara keseluruhan di mata masyarakat.
"Jangan di jam kerja itu nongkrong di warung atau di kafe. Ini merusak citra Korps Pegawai Republik Indonesia. Ketika ASN diberi pilihan profesi, konsekuesinya harus diambil secara keseluruhan. Jangan yang enak saja diambil, tidak enaknya dibuang," tegasnya.
Bupati PPU Mudyat Noor juga menyatakan telah meminta sekda untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap jajaran pejabat Pemkab PPU. Ia menekankan bahwa rapat paripurna memiliki peran vital dan tidak boleh dikesampingkan.
"Saya sudah minta sekda untuk melakukan penataan terhadap kegiatan tadi. Rapat paripurna inikan penting, jangan berkumpul pada saat pembahasan saja ketika mau mengisi anggaran, begitu sudah final lalu selesai," tegas Mudyat Noor.
Editor : Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
