Penulis : M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sebagai satu dari beberapa daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur (Kaltim) nyatanya tidak lepas dari persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM). Setiap hari terlihat antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat untuk mendapatkan BBM terutama jenis Pertalite.

Hal itu mendapatkan perhatian langsung oleh pemerintah provinsi. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membawa berbagai persoalan energi di Kaltim ke pemerintah pusat dengan isu utama yang menjadi pembahasan adalah maraknya antrean BBM di sejumlah wilayah di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi menjelaskan, pemerintah provinsi dinilai perlu untuk mengatasi persoalan kuota BBM mengingat antrean sudah dirasakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Masalah ini sudah hampir 10 kabupaten dan kota di Kaltim, sudah tepat jika gubernur menyuarakan ini,” kata Nurhadi kepada Korankaltim.com Selasa (15/9/2026).

Langkah itu sesuatu yang tepat apabila seorang gubernur membawa tuntutan kebutuhan BBM Kaltim langsung ke pemerintah pusat, khususnya tentang kebijakan kuota BBM yang menjadi kewenangan BPH Migas.

Kendati demikian, persoalan BBM bukan tentang diselesaikan dengan menambah jumlah SPBU. Kalau kuota BBM subsidi tidak bertambah secara signifikan, maka antrean BBM berpotensi akan tetap terjadi. Contohnya Kota Balikpapan, sebelumnya, pemerintah daerah telah mengajukan jumlah kebutuhan Pertalite. Sayangnya kuota yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan yang diajukan.

“Sekalipun ditambah lima SPBU, tapi kalau jatah dari BPH Migas itu tidak ditambah ya tetap jadi masalah,” ungkap Nurhadi.

DPRD Kaltim berharap langkah pemprov dapat menghasilkan solusi bukan hanya sekadar menunda waktu antrean masyarakat. “Kalau jamnya dibatasi, sepertinya cuma memindahkan jam antre, bukan menyelesaikan antrean,” tutup Nurhadi.

Editor: Aspian Nur