Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Berau bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menjadi ruang evaluasi kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. 

Dari 12 peserta jenjang wartawan muda yang mengikuti pengujian, 10 orang dinyatakan kompeten, sedangkan dua peserta lainnya belum dinyatakan kompeten.

UKW tersebut merupakan bagian dari Workshop Relasi Media dalam rangka Uji Kompetensi Wartawan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang RPJMD, Gedung Bapperida Kabupaten Berau, selama dua hari, 12–13 September 2026.

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, pada Sabtu (12/9/2026). Ia menegaskan, kompetensi wartawan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital yang membuat masyarakat mudah menerima berbagai informasi dalam waktu singkat.

Menurut Said, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan dan pembangunan.

Kritik melalui pemberitaan, kata dia, tidak semestinya selalu dipandang sebagai upaya mencari kesalahan pemerintah. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

“Pers bukan semata-mata mencari kekurangan. Justru menjadi evaluasi dan introspeksi bagi pemerintah,” ujarnya.

Namun, fungsi kontrol tersebut harus berjalan dengan menjunjung tinggi akurasi. Wartawan diminta tidak terburu-buru menjadikan sebuah isu sebagai berita sebelum melakukan verifikasi dan konfirmasi.

Untuk itu, Said menekankan pentingnya penggunaan lebih dari satu sumber dalam sebuah pemberitaan. Data yang diperoleh dari perangkat daerah, misalnya, perlu dibandingkan dengan sumber resmi lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang kuat.

“Jangan hanya mengambil dari satu sumber. Konfirmasi dan cek kembali datanya,” katanya.

Ia menilai kebutuhan terhadap wartawan yang kompeten semakin besar seiring berkembangnya berbagai platform informasi digital. Pemerintah, kata dia, juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan pihak yang mengatasnamakan media, tetapi identitas dan kelembagaannya tidak jelas.

Karena itu, UKW dinilai penting sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan wartawan sekaligus memperkuat profesionalisme pers.

“Pemerintah lebih nyaman ketika berhadapan dengan media yang jelas dan wartawannya memiliki kompetensi,” tuturnya.

Ketua PWI Kabupaten Berau, Yudi Perdana, mengatakan pelaksanaan UKW menjadi momentum bagi wartawan untuk mengukur kemampuan yang selama ini diterapkan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sebanyak 12 peserta mengikuti pengujian melalui lembaga uji Pikiran Rakyat dengan penguji Refa Riani dan Endro S. Efendi.

Yudi menegaskan, pengalaman bekerja sebagai wartawan belum cukup untuk menjamin seseorang mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Pemahaman terhadap kode etik, teknik jurnalistik, verifikasi, serta tanggung jawab terhadap publik harus terus diasah.

“UKW bukan sekadar sertifikat, tetapi bukti profesionalisme wartawan,” tegas Yudi.

Hasil pengujian yang menyatakan 10 peserta kompeten dan dua peserta belum kompeten, menurutnya, harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi. 

Kompetensi wartawan tidak berhenti pada status lulus UKW, tetapi harus dibuktikan melalui kualitas karya jurnalistik dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Setelah dinyatakan kompeten, tantangannya justru dimulai. Sertifikat itu harus dibuktikan dengan karya,” katanya.

Sementara itu, Bidang Organisasi PWI Provinsi Kalimantan Timur, Wiwid Marhaendra, mengatakan peningkatan kapasitas wartawan menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Menurutnya, wartawan tidak cukup hanya mampu menulis berita. Mereka juga harus mampu menggali informasi, melakukan wawancara, memeriksa fakta, mengonfirmasi informasi, serta menyajikan pemberitaan secara berimbang.

“Wartawan harus mampu membedakan mana fakta, mana informasi yang perlu dikonfirmasi, dan mana yang masih sebatas isu,” kata Wiwid.

Ia mengingatkan, perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Kondisi tersebut menuntut wartawan menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi.

“Kecepatan memang penting, tetapi akurasi jauh lebih penting. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama memberitakan, proses verifikasi justru dilewati,” ujarnya.

Wiwid berharap peserta yang telah mengikuti UKW dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. 

Bagi dua peserta yang belum dinyatakan kompeten, hasil tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kemampuan sebelum mengikuti proses pengujian berikutnya.

Pelaksanaan UKW tersebut sekaligus menunjukkan profesionalisme wartawan tidak berhenti pada selembar sertifikat. Di tengah banjir informasi dan maraknya penyebaran isu yang belum terverifikasi, kemampuan membedakan fakta, isu, serta informasi yang masih membutuhkan konfirmasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers.

“Kompetensi bukan akhir dari proses, tetapi tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas berita dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. 

Editor: Erwin