KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50 persen mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir. 

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan.

Nasir mengatakan, Bank Indonesia memang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengendalikan inflasi, dan menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi daerah perbatasan yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda dengan daerah lain.

“Kita memahami bahwa Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas ekonomi nasional dan nilai tukar rupiah. Namun bagi daerah perbatasan seperti Nunukan, kenaikan suku bunga tentu berpotensi meningkatkan biaya modal usaha, memperlambat ekspansi UMKM, dan menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Nasir, kelompok yang paling rentan terdampak adalah pelaku UMKM, nelayan, petani, pembudidaya rumput laut, hingga pedagang kecil yang selama ini masih mengandalkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan.

Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga umumnya akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga dunia usaha cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan investasi maupun pengembangan usaha.

“Ekonomi Nunukan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak ditopang oleh sektor perdagangan, perikanan, perkebunan, dan aktivitas lintas batas. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi nasional harus dilihat juga dampaknya terhadap masyarakat di wilayah perbatasan,” kata Nasir.

Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Nunukan. Jika aktivitas usaha melambat, maka dampaknya bisa dirasakan hingga ke tingkat rumah tangga melalui penurunan daya beli dan berkurangnya perputaran ekonomi di daerah.

Nasir menegaskan, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengendalian ekonomi tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga pertumbuhan sektor riil di daerah.

“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kebijakan untuk menstabilkan ekonomi nasional justru membuat ruang gerak pelaku usaha kecil semakin sempit. Stabilitas penting, tetapi pertumbuhan ekonomi masyarakat juga harus tetap terjaga,” tegasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus mempertimbangkan kondisi daerah perbatasan, agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara merata dan tidak meninggalkan wilayah-wilayah yang menjadi beranda terdepan negara. (adv)

Editor: Erwin