Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memastikan aspirasi kelompok rentan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Musrenbang Tematik Kelompok Rentan yang digelar di Aula Lantai II Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani itu menjadi forum khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan, harapan, hingga berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok yang dilibatkan meliputi perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, masyarakat adat, hingga masyarakat miskin ekstrem.

Sekretaris Bappedalitbang Kubar Florensius Steven mengatakan perencanaan pembangunan yang baik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang atau leave no one behind.

“Musrenbang Tematik ini kami hadirkan sebagai ruang khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhannya. Kami ingin mendengar langsung dari sumbernya, bukan sekadar menebak-nebak apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan dihimpun dan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, usulan yang muncul tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

Florensius menegaskan, hasil Musrenbang Tematik diharapkan mampu mendorong lahirnya program-program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, peningkatan akses layanan kesehatan bagi lansia, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan secara serius setiap aspirasi yang disampaikan peserta. Menurutnya, keberhasilan pembangunan yang inklusif sangat bergantung pada komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program kerja masing-masing.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah membuka mata, telinga, dan hati untuk mendengarkan setiap masukan yang disampaikan. Aspirasi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menegaskan bahwa keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang lebih adil dan merata. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rumusan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan suara kelompok rentan tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program yang disusun dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan tepat sasaran bagi masyarakat.

“Melalui forum ini kami ingin memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata,” tandasnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur