Menurutnya, meskipun perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat, masih terdapat sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Konektivitas digital saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, wilayah kepulauan dan daerah terpencil juga harus mendapatkan akses yang sama terhadap layanan telekomunikasi dan internet,” ujar Muddain.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan jaringan tidak hanya memengaruhi aktivitas komunikasi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan usaha masyarakat.
Di era digital saat ini, akses internet yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan infrastruktur telekomunikasi di Kaltara.
Muddain menilai, peningkatan akses digital juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pesisir maupun kepulauan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memasarkan produk mereka apabila didukung jaringan internet yang memadai.
“Pemerataan pembangunan harus mencakup pemerataan akses digital. Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan komunikasi dan internet,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih masif sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kaltara. (adv)
