Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Provinsi Kaltim tidak dapat mengendalikan aktivitas nelayan yang berasal dari Kalimantan Utara (Kaltara) menyusul temuan puluhan satwa laut yang diduga akan dijadikan umpan pancing rawai laut dalam di kawasan konservasi perairan Kepulauan Derawan.

Hal itu diakui Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yangmenegaskan pengawasan di wilayah perairan Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau yang memiliki kawasan laut sangat luas, harus segera diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Kasus tersebut sebelumnya diungkap Tim Patroli Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD KKP3K) KDPS. Dalam operasi di perairan Kecamatan Pulau Derawan, petugas mengamankan sejumlah nelayan asal Semporna, Malaysia, serta nelayan beridentitas KTP Kalimantan Utara.

Petugas juga menemukan 42 satwa laut yang diduga akan digunakan sebagai umpan pancing rawai laut dalam. Barang bukti tersebut terdiri atas 30 ekor Tawny Nurse Shark (Nebrius ferrugineus), delapan ekor Blacktip Reef Shark (Carcharhinus melanopterus), dan dua ekor Giant Shovelnose Ray (Glaucostegus typus).

Temuan itu memicu keprihatinan karena Kepulauan Derawan merupakan kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata bahari unggulan Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi.

Keterbatasan kewenangan menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan terhadap nelayan yang berasal dari luar wilayah administrasi Kalimantan Timur. "Kalau Kaltara saya tidak bisa kontrol," kata Rudy.

Rudy meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi terkait meningkatkan intensitas pengawasan di wilayah perairan terluar, terutama di kawasan konservasi Berau yang dinilai rawan dimasuki nelayan dari luar daerah.

Dengan luasnya wilayah laut Berau harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih kuat agar potensi sumber daya kelautan dan ekosistem bawah laut tetap terjaga. "Pengawasan di wilayah terluar harus betul-betul diperkuat," sebut Rudy.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membangun koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait guna memperkuat pengawasan lintas wilayah. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kawasan perairan Berau berbatasan langsung dengan daerah lain sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh nelayan dari luar provinsi.

Penguatan patroli rutin, koordinasi antarinstansi serta penegakan aturan di kawasan konservasi dapat mencegah terulangnya praktik penangkapan satwa laut yang mengancam kelestarian ekosistem sekaligus menjaga citra Kepulauan Derawan sebagai destinasi wisata bahari unggulan nasional.

"Yang paling penting sekarang adalah memperkuat pengawasan agar kawasan konservasi tetap terjaga," pungkasnya.

Editor: Aspian Nur