Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) meningkatkan kapasitas aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) se-Kabupaten Berau.

Sekretaris DPPKBP3A Berau, Halijah Yasin, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Bahkan, pelaku kekerasan dalam sejumlah kasus justru berasal dari lingkungan keluarga terdekat korban.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan, termasuk melalui penguatan peran PATBM dan SAPA yang berada langsung di tengah masyarakat.

PATBM merupakan gerakan masyarakat yang berfokus pada pencegahan serta respons terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

Keberadaan para aktivis PATBM dinilai strategis karena menjadi ujung tombak dalam mendeteksi, mengadvokasi, dan melakukan intervensi awal terhadap kasus yang terjadi di wilayah masing-masing.

Untuk mendukung peran tersebut, DPPKBP3A kerap menggelar pelatihan yang memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai perlindungan anak, pendekatan berbasis masyarakat, teknik advokasi, hingga keterampilan intervensi kasus.

“Saya harap para aktivis PATBM mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan mewujudkan lingkungan ramah anak,” kata Halijah.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. 

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas dan keamanan masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Jaminan perlindungan anak dan perempuan menjadi sesuatu yang sangat krusial,” ujarnya.

Sri Juniarsih mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus memastikan perempuan dan anak di Berau terbebas dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi.

“Untuk itu, kita harus memastikan perempuan dan anak-anak Berau aman dari tindak kekerasan,” tegasnya.

Selain melalui penguatan PATBM dan SAPA, pemerintah daerah juga mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) serta berbagai penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.

Bupati juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia berharap pelatihan yang diberikan dapat melahirkan penyedia layanan yang profesional dalam melakukan advokasi dan penanganan kasus.

“Saya harapkan ini sebagai langkah yang dapat menekan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Berau,” tandasnya.

Editor: Erwin