Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Harapan warga RT 16 dan RT 20 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat untuk menikmati penerangan jalan yang layak kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). 

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar Rabu (24/6/2026) hari ini, berbagai pihak duduk bersama untuk mencari solusi atas belum tersedianya lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Warung Panjang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar menyebut ruas jalan di kawasan Warung Panjang merupakan jalan nasional sehingga kewenangan pembangunan dan pengelolaannya berada di bawah instansi pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional.

“Kewenangan kami lebih fokus pada kawasan permukiman. Sementara jalan yang berada di Warung Panjang merupakan jalan nasional sehingga penanganannya berada pada instansi yang berwenang,” ujar mereka.

Dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar menyampaikan pembangunan PJU di kawasan tersebut memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk Kementerian Kehutanan dan PLN. Menurutnya, penyelesaian aspek administrasi dan perizinan menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Keberadaan masyarakat di kawasan Warung Panjang tidak boleh diabaikan mengingat banyak warga menggantungkan kehidupan di wilayah tersebut dan pemerintah perlu hadir untuk memberikan solusi yang nyata.

“Kita harus hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai kawasan ini terabaikan, karena banyak warga yang hidup dan mencari nafkah di sana. Apalagi kawasan ini juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas mereka.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kukar Aini Farida mengakui persoalan penerangan jalan di Warung Panjang memang berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten. Namun demikian, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.

Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena pihak PLN yang sebelumnya diundang dalam rapat tidak dapat hadir. Padahal, keberadaan PLN dinilai sangat penting dalam pembahasan penyediaan jaringan listrik dan penerangan jalan.

“Kami akan kembali mengundang PLN dalam pertemuan berikutnya. DPRD akan terus mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan solusi yang jelas,” tegas Aini.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kecamatan Samboja Barat yang menyatakan kesiapannya untuk membantu proses koordinasi dengan PLN melalui penyampaian surat resmi sebagai tindak lanjut hasil rapat.

Perwakilan Kelurahan Bukit Merdeka menyampaikan kondisi yang dihadapi warga dan menyatakan hingga saat ini masih terdapat wilayah RT 16 dan RT 20 yang belum mendapatkan layanan listrik dan penerangan yang memadai.

Kondisi tersebut menjadi ironi di tengah perkembangan daerah yang terus maju. Bahkan, beberapa warga mengaku telah melakukan pembayaran biaya listrik, namun pemasangan jaringan hingga kini belum terealisasi.

“Kami berharap setelah RDP ini ada langkah nyata dan percepatan penyelesaian. Warga sudah terlalu lama menunggu kepastian,” ujar mereka.

Menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang, Aini Farida menegaskan persoalan penerangan jalan di Warung Panjang kini menjadi perhatian bersama. DPRD Kukar berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan akan mengupayakan pembahasan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung, termasuk PLN dan Balai Jalan Nasional.

Sebagai tindak lanjut konkret, DPRD Kukar bersama seluruh pihak terkait yang hadir dalam rapat sepakat melakukan survei lapangan ke kawasan Warung Panjang, Kelurahan Bukit Merdeka, RT 16 dan RT 20, Kamis (25/6/2026) besok. Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, instansi teknis, dan masyarakat, diharapkan kebutuhan penerangan jalan di kawasan Warung Panjang dapat segera terwujud. Kehadiran fasilitas penerangan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kukar.

“Survei lapangan ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah-langkah penyelesaian yang lebih terukur dan efektif,” tegas Aini.

Editor: Aspian Nur