SAMARINDA - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memastikan bahwa pendidikan gratis di Bumi Etam tak akan dihapuskan. Hal ini menyusul beredarnya wacana kembali diterapkannya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) kepada siswa, menyusul  pengalihan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Dampak undang-undang itu, kabupaten/kota tak lagi berwenang memberikan Bosda.  Padahal, diketahui Pemprov Kaltim juga tak bisa memberikan jaminan apakah bisa menganggarkan Bosda pada tahun-tahun berikutnya.  Untuk pencairan Bosda provinsi tahun ini saja, harus melewati serangkaian aksi unjuk rasa. 

“Komitmen saya tetap ingin memberikan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Kaltim, tidak ada yang dibebani,” ujar Awang di Samarinda, Senin (14/8).

Awang Faroek menegaskan, bahwa dengan komitmen tersebut, ia mengupayakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.  “Memang agak menurun tahun ini, karena anggaran menurun.  Tapi tidak selamanya, nanti kekurangan itu akan dikembalikan,” paparnya.

Sebagai solusi, sempat berkembang wacana mekanisme subsidi silang.  Perihal tersebut, sama dengan wacana penerapan kembali SPP, Awang mengaku masih menunggu instruksi dari pusat.  Yang pasti, kata dia, untuk saat ini Kaltim berupaya mewujudkan pendidikan gratis kepada masyarakat.

“Penerapan kembali SPP itu instruksi dari pusat, kan belum ada.  Kami belum bisa melakukan penerapan, apalagi membuat kebijakan yang bertentangan.  Subsidi silang biaya pendidikan lagi-lagi tergantung kepada instruksi pusat,” urainya.

Menurutnya, kondisi pendanaan yang lemah tak hanya terjadi untuk sektor pendidikan.  Demikian halnya dengan gaji guru yang dinilai masih rendah, dan persoalan lainnya, semua itu, kata dia, bermuara pada kondisi keuangan Kaltim yang sedang lemah.

“Mau diapain lagi, karena dananya kurang.  Kalau kondisi keuangan kita tidak seburuk ini, dia (guru) tetap saja mereka akan mendapat gaji sebagaimana biasa.  Dimaklumi lah, ini karena kondisi keuangan kita.  Kan kami sudah terbuka dan transparan (soal keadaan keuangan daerah),” ungkpanya. (rs)