SENDAWAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubar mengakui dari pengajuan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, oleh KPU Provinsi Kaltim disetujui namun tak sebesar usulan awal, karena ada rasionalisasi anggaran.

Meski demikian KPU Kubar optimis dapat mendukung penuh pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018, karena sejumlah sarana prasarana pendukung pilgub akan dibantu oleh Pemkab Kubar. 

“Penandatanganan Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilgub Kaltim tahun 2018 dialokasikan Rp310 miliar untuk KPU Kaltim. Usulan KPU Kubar Rp30 miliar, direalisasikan 20-30 persen dari anggaran yang diajukan itu,” terang Ketua KPU Kubar FX Irianto kepada Koran Kaltim diruang kerjanya, Selasa (1/8) kemarin.

Namun FX Irianto belum mengungkapkan jumlah total  anggaran yang akan dikucurkan oleh KPU Kaltim ke KPU Kubar. Sementara usulan sebesar Rp30 miliar sudah dalam penghitungan matang, karena geografis 16 kecamatan se-Kubar, membuat biaya selangit di daerah itu. “Implikasi dari rasionalisi, juga dirasakan oleh KPU kabupaten/kota. KPU Kubar akan menerima kondisi itu, termasuk rasionalisasi anggaran sewa kantor dan sebagainya, untuk PPK dan PPS ditingkat kecamatan,” tegas Irianto.

Dia menambahkan, meski anggaran yang akan dikucurkan oleh KPU Kaltim tak sebesar usulan awal, namun dia apresiasi dan optimis penyelenggaraan pilgub  di Kubar berjalan baik dan lancar. “Kucuran dana dari KPU Kaltim khusus untuk penyelenggaraan oleh KPU. Sementara, dari pemkab juga akan membantu memfasilitasi sarana prasarana transportasi, sekretairat PPK dan PPS, perangkat lunak komputer, serta sosialisasi secara umum,” ungkapnya.

FX Irianto menyebut rasionalisasi anggaran Pilgub Kaltim secara teknis tidak akan mempengaruhi pelaksanaan. Menurutnya efek langsung dari mengecilnya anggaran itu, oleh KPU Kubar akan disesuaikan dengan pos anggaran.

“Tidak terlalu berpengaruh. Karena untuk sarana dan prasarana masih dibantu oleh pemkab. Untuk kegiatan umum dalam sosialisasi KPUD akan menggandeng pemkab. Hanya yang bersifat teknis khusus oleh KPU,” bebernya.

Terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kubar, hingga saat ini KPU Kubar belum ada DPT terbaru. FX Irianto menyebut terlambatnya DPT itu karena berkaitan dengan KTP elektronik yang hingga kini sulit didapat warga, dengan alasan belum ada blangko KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (imr)