BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim optimistis keuangan daerah dalam posisi aman kendati dana bagi hasil dari pemerintah pusat terjadi penurunan.

Untuk bisa survive dalam pembangunan daerah, Pemprov Kaltim melirik sektor pajak daerah dengan melakukan inovasi kemudahan kepada masyarakat agar membayar pajak tepat pada waktunya. 

Inovasi yang dilakukan antara Pemda dengan stakeholder yakni kerjasama pada sektor pembiayaan pajak kendaraan di mana melibatkan Kepolisian, PT Jasa Raharja, PT Pos Indonesia dan Bank Kaltim. 

“Tentu sangat baik dan perlu ditingkatkan terutama kapasitas fiskal daerah. Disaat penurunan dana bagi hasil mudahan inovasi ini akan semakin kuat dan keuangan daerah semakin kuat dan berkualitas,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi saat di Balikpapan Minggu (30/7) pagi.

Dia menuturkan sejak 2009 lalu, posisi awal di mana pendapatan daerah di bawah dana bagi hasil akan tetapi sejak 2011 posisi pendapatan asli daerah tersebut berada di atas dana bagi hasil.

“Dan sampai saat ini kita pertahankan apalagi dalam situasi kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil tentu diperlukan jajaran pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan terobosan untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak pada wakunya dan pemda selalu akan melakukan inovasi,” bebernya.

Bahkan belum lama ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 sebagai upaya mendongkrak wajib pajak untuk membayar pajak.

“Memang pemda harus hadir mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa dan mereka membayar pajak sesuai kewajibannya dan jangan lupa tepat pada waktunya karena pajak sangat penting untuk pembangunan daerah,” tandasnya. (Yud)