KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemprov Kaltim menegaskan tak mengharapkan untung dari keberadaan jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) karena kalau tol bermanfaat bagi masyarakat pemerintah sudah senang. “Yang penting aktif dulu. Dan sekarang masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya. Kalau soal keuntungan, dibicirakan nanti,” kata Plt Sekdaprov Kaltim Sa’bani ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jl Gajah Mada Samarinda, Selasa (7/1/2020) kemarin.

Pemprov Kaltim pun tak mencampuri urusan tarif tol Balsam. Berapapun yang ditetapkan asal tak memberatkan masyarakat, pemerintah daerah menerima. Adapun besaran tarif merupakan evaluasi dari penyampaian penawaran dari PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).  “Hitungan-hitungannya saat pengajuan tawaran pada tender pengelolaan jalan tol Balsam dulu. Kalau memang diberlakukan nantinya oleh Kementerian PUPR, ya itu memang kewenangan mereka,” sebut Sa’bani.

Nilai yang ditawarkan dalam perhitungannya itu hanya untuk mengembalikan seluruh modal atau investasi untuk pembangunan jalan bebas hambatan itu. “Hitung-hitungan tarif itu hanya Break-even Point (BEP), atau bisa dikatakan investor tidak untung tidak juga rugi. Jadi impas saja,” ungkapnya.

Nantinya tol Balsam tetap akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan. “Tentu saja, keuntungannya bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga untuk pemerintah daerah yang juga memilki investasi di Tol Balsam itu,” pungkasnya. 

Terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyebut, tarif tol pertama di Kalimantan ini bakal berbeda dengan tol yang ada di wilayah lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. 

Ini disebabkan dalam pembangunan tol Balsam menggunakan sebagian dana pemerintah daerah. “Itu kan ada tarif tender. Tarifnya kan hasil tender, jadi kemudian apakah perhitungan penambahan investasi atau tidak dan sebagainya, nanti kita hitung ulang. Nanti baru ketemu tarif akhirnya,” ujar Danang.

Saat ini pembahasan tarif tol sedang berlangsung. Masyarakat diminta bersabar menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan tarif tol sedang dibahas. Namun ia menyebut, standarnya tarif tol Rp 1.000 per kilometer. “Tarif jalan tol belum selesai,” kata Isran. (*)

Penulis: */Rusdi

Editor: Aspian Nur