JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merombak total kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Makna revitalisasi itu bukan sekadar ganti ketua umum satu orang, Pak (Setya) Novanto diganti Airlangga Hartarto saja. Tetapi menyeluruh lalu dia diberi mandat melakukan revitalisasi sesuai kewenangan Munas membentuk DPP baru,” kata Agung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Agung menyatakan pembentukan kepengurusan baru nantinya harus berbasis pada prinsip Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT).

Karena itu, ia menolak keras bila ada kader yang tersangkut kasus hukum namun dimasukan ke dalam kepengurusan DPP. Ia meminta kepengurusan Golkar yang baru tak dibentuk berdasarkan iming-iming uang dari para kader.

Demikian pula dalam menetapkan caleg dan calon kepala daerah. Ke depannya, Agung tak menginginkan adanya politik uang. “Bukan atas dasar perduitan, tetapi betul-betul dilihat kemampuan. Kalau itu dilakukan oleh Golkar, konsisten, Insya Allah kami akan bisa kembali ke posisi nomor satu,” lanjut dia.

Senada, Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar menilai harus ada perombakan kepengurusan Partai Golkar. Menurut dia, perombakan ini penting terkait persiapan Golkar menghadapi agenda politik pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.  

“Mengenai perombakan pengurus itu harus. Kedua, adanya perubahan dan perbaikan itu harus,” ujar Akbar.

Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla berharap pengurus Partai Golkar yang baru nanti adalah orang-orang yang “bersih”. Tujuannya agar partai tak tersandera seperti dalam kasus-kasus sebelumnya.

“Yang dibutuhkan seperti ingin Golkar bersih, visinya yang kredibel. Tentu orang-orangnya harus bersih lebih dulu,” ucap Kalla.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mayoritas kader partainya menginginkan adanya perombakan kepengurusan. Hal itu disampaikan Airlangga di sela rapat paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

“Tadi juga semuanya minta revitalisasi pengurus. Ya semuanya kan menghendaki perubahan dan juga dalam pandangan-pandangan tadi sudah disampaikan harapan-harapan untuk perubahan,” kata Airlangga di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia menyatakan revitalisasi pengurus berarti memberi mandat kepada ketua umum untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan.

Airlangga mengatakan revitalisasi kepengurusan akan bergantung pada pandangan dari pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi yang masih menyampaikan pandangannya di rapat paripurna Munaslub. (kc)