JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemindahan ibu kota negara, sejauh ini baru tahap survei dan pengkajian.

Tjahjo Kumolo mengakui Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan survei untuk kepentingan jangka panjang. "Kami telaah dulu di mana lokasi yang cocok. Saya kira tak bisa jangka pendek. Itu jangka panjang untuk pindahkan ibu kota negara," kata Tjahjo di kantornya, Kamis (6/7).

Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, ada beberapa hal penting yang harus dipastikan dalam proses kajian ini. Di antaranya, terkait luas lahan dan kondisi lahan, serta berbagai kemungkinan lainnya.

"Jadi Bappenas saat ini sedang melihat secara geografis dahulu. Kajiannya harus detail dan matang. Jadi belum dapat dipastikan kapan waktunya," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana pemindahan ibu kota secara detail bersama Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menurut Bambang, kajian pemindahan termasuk skema pendanaannya akan rampung tahun ini. Sehingga diharap pemindahan ibu kota negara bisa dimulai pada 2018 atau 2019 mendatang.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunggu kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara sebelum membahasnya lebih lanjut.

"Kalau ide memindahkan silakan saja karena praktiknya (di negara lain) sudah ada. Kalau butuh koordinasi kaitan tata ruang dan infrastruktur, kami akan turun," kata Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam temu media di Jakarta, Kamis (6/7).

Ia mengatakan kajian yang diperlukan memuat misalnya, luas tanah yang dibutuhkan, drainase, infrastruktur, perumahan, dan lain-lain. Wahyu juga menyarankan agar lokasi kajian pemindahan Ibu Kota Negara tidak sampai terpublikasi untuk menghindari aksi spekulan tanah. (rol/vvi)