Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin meminta manajemen RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda bersama Pemprov Kaltim segera menuntaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes) yang hingga kini masih tertunda.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menilai keterlambatan pembayaran seharusnya tidak terjadi mengingat kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 telah direncanakan dalam APBD selama 12 bulan.
“Komitmen yang sudah ada harus segera dituntaskan. Secara umum, anggaran APBD 2026 sudah dialokasikan untuk kebutuhan selama 12 bulan, sehingga semestinya persoalan ini tidak terjadi,” kata Salehuddin, Senin (7/9/2026).
Keterlambatan TPP sekitar 235 tenaga kesehatan tersebut sebelumnya bahkan memunculkan ancaman aksi mogok kerja. Salehuddin menyayangkan situasi itu karena RSUD AWS merupakan salah satu rumah sakit rujukan penting di Kaltim.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Salehuddin mendorong adanya langkah konkret dari pihak rumah sakit dan Pemprov Kaltim.
Manajemen RSUD AWS, kata dia, perlu menyampaikan secara terbuka kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda, termasuk persoalan ketersediaan kas maupun mekanisme penyaluran anggaran dari kas daerah.
“Sampaikan secara terbuka jika memang tidak ada anggarannya, jangan dibuat gantung,” jelas dia.
Selain itu, Pemprov Kaltim bersama pihak rumah sakit diminta berkoordinasi dengan BPKAD untuk mencari alternatif penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Langkah tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Salehuddin juga menekankan pentingnya menempatkan pemenuhan hak tenaga kesehatan sebagai prioritas.
“Tidak hanya dokter dan perawat, tetapi seluruh tenaga pendukung pelayanan, termasuk staf administrasi, perlu mendapatkan haknya tepat waktu agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada pasien,” terangnya.
Ia menilai keberadaan tenaga kesehatan semakin penting di tengah potensi meningkatnya berbagai kasus penyakit, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta kondisi kegawatdaruratan lainnya.
Karena itu, Salehuddin meminta manajemen RSUD AWS dan Pemprov Kaltim tidak kembali menunda penyelesaian hak para tenaga kesehatan dan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Editor: Erwin
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menilai keterlambatan pembayaran seharusnya tidak terjadi mengingat kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 telah direncanakan dalam APBD selama 12 bulan.
“Komitmen yang sudah ada harus segera dituntaskan. Secara umum, anggaran APBD 2026 sudah dialokasikan untuk kebutuhan selama 12 bulan, sehingga semestinya persoalan ini tidak terjadi,” kata Salehuddin, Senin (7/9/2026).
Keterlambatan TPP sekitar 235 tenaga kesehatan tersebut sebelumnya bahkan memunculkan ancaman aksi mogok kerja. Salehuddin menyayangkan situasi itu karena RSUD AWS merupakan salah satu rumah sakit rujukan penting di Kaltim.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Salehuddin mendorong adanya langkah konkret dari pihak rumah sakit dan Pemprov Kaltim.
Manajemen RSUD AWS, kata dia, perlu menyampaikan secara terbuka kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda, termasuk persoalan ketersediaan kas maupun mekanisme penyaluran anggaran dari kas daerah.
“Sampaikan secara terbuka jika memang tidak ada anggarannya, jangan dibuat gantung,” jelas dia.
Selain itu, Pemprov Kaltim bersama pihak rumah sakit diminta berkoordinasi dengan BPKAD untuk mencari alternatif penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Langkah tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Salehuddin juga menekankan pentingnya menempatkan pemenuhan hak tenaga kesehatan sebagai prioritas.
“Tidak hanya dokter dan perawat, tetapi seluruh tenaga pendukung pelayanan, termasuk staf administrasi, perlu mendapatkan haknya tepat waktu agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada pasien,” terangnya.
Ia menilai keberadaan tenaga kesehatan semakin penting di tengah potensi meningkatnya berbagai kasus penyakit, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta kondisi kegawatdaruratan lainnya.
Karena itu, Salehuddin meminta manajemen RSUD AWS dan Pemprov Kaltim tidak kembali menunda penyelesaian hak para tenaga kesehatan dan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
