Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, Sinta Rosma Yenti, menegaskan akan terus memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga awal Agustus 2026 belum disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.
Dalam upaya tersebut, Sinta menyatakan telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan pencairan DBH. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, mulai dari saat jabatan tersebut masih dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati hingga kini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, dia juga meminta bantuan pimpinan MPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden.
"Perjuangan ini sudah saya lakukan secara maksimal. Dua hari lalu saya masih menelepon pimpinan MPR RI agar menyampaikan kepada Presiden bahwa daerah saat ini sedang tertekan karena DBH belum juga dicairkan," ujar Sinta.
Dia menjelaskan, dalam rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan telah disampaikan komitmen DBH tahun sebelumnya akan dicairkan pada Juli 2026. Namun hingga akhir Juli, bahkan memasuki awal Agustus, realisasi pencairan tersebut belum juga dilakukan.
Menurut Sinta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proses penghitungan dan finalisasi telah selesai. Tetapi untuk saat ini, pemerintah pusat hanya tinggal menunggu persetujuan Presiden sebelum pencairan dilaksanakan.
"Pak Purbaya menyampaikan kepada saya bahwa perhitungannya sudah selesai, finalisasi juga sudah dilakukan, tinggal menunggu izin Presiden," katanya.
Sinta juga menilai, keterlambatan pencairan DBH tentunya akan berdampak besar terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Apalagi dana tersebut menurutnya sangat dibutuhkan daerah untuk memenuhi berbagai kewajiban, mulai dari belanja pegawai, pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dirinya menegaskan, persoalan ini juga akan menjadi salah satu isu utama yang turut dibawanya dalam rapat berkala DPD RI bersama Menteri Keuangan.
"Bagaimana kita bisa mempercayai proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) yang disebut akan meningkat pada 2027, kalau komitmen pencairan yang dijanjikan pada Juli saja belum direalisasikan. Ini akan menjadi pertanyaan besar saya kepada Menteri Keuangan," tegasnya.
Sinta mengaku kecewa atas belum terealisasinya komitmen tersebut. Walaupun begitu, dirinya tetap optimistis DBH akan dibayarkan pada tahun ini meski terlambat dari jadwal yang telah disepakati.
"Tentunya kita juga harus optimistis akan dibayarkan. Mungkin memang bukan pada bulan Juli, tetapi kita berharap di bulan Agustus ini bisa direalisasikan, yang penting harus dibayarkan pada tahun ini juga, karena sangat berpengaruh terhadap kondisi daerah," terangnya.
Editor: Erwin
Dalam upaya tersebut, Sinta menyatakan telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan pencairan DBH. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, mulai dari saat jabatan tersebut masih dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati hingga kini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, dia juga meminta bantuan pimpinan MPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden.
"Perjuangan ini sudah saya lakukan secara maksimal. Dua hari lalu saya masih menelepon pimpinan MPR RI agar menyampaikan kepada Presiden bahwa daerah saat ini sedang tertekan karena DBH belum juga dicairkan," ujar Sinta.
Dia menjelaskan, dalam rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan telah disampaikan komitmen DBH tahun sebelumnya akan dicairkan pada Juli 2026. Namun hingga akhir Juli, bahkan memasuki awal Agustus, realisasi pencairan tersebut belum juga dilakukan.
Menurut Sinta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proses penghitungan dan finalisasi telah selesai. Tetapi untuk saat ini, pemerintah pusat hanya tinggal menunggu persetujuan Presiden sebelum pencairan dilaksanakan.
"Pak Purbaya menyampaikan kepada saya bahwa perhitungannya sudah selesai, finalisasi juga sudah dilakukan, tinggal menunggu izin Presiden," katanya.
Sinta juga menilai, keterlambatan pencairan DBH tentunya akan berdampak besar terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Apalagi dana tersebut menurutnya sangat dibutuhkan daerah untuk memenuhi berbagai kewajiban, mulai dari belanja pegawai, pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dirinya menegaskan, persoalan ini juga akan menjadi salah satu isu utama yang turut dibawanya dalam rapat berkala DPD RI bersama Menteri Keuangan.
"Bagaimana kita bisa mempercayai proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) yang disebut akan meningkat pada 2027, kalau komitmen pencairan yang dijanjikan pada Juli saja belum direalisasikan. Ini akan menjadi pertanyaan besar saya kepada Menteri Keuangan," tegasnya.
Sinta mengaku kecewa atas belum terealisasinya komitmen tersebut. Walaupun begitu, dirinya tetap optimistis DBH akan dibayarkan pada tahun ini meski terlambat dari jadwal yang telah disepakati.
"Tentunya kita juga harus optimistis akan dibayarkan. Mungkin memang bukan pada bulan Juli, tetapi kita berharap di bulan Agustus ini bisa direalisasikan, yang penting harus dibayarkan pada tahun ini juga, karena sangat berpengaruh terhadap kondisi daerah," terangnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
