Penulis: Ayu Norwahliyah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Pengerjaan proyek sodetan penanganan banjir di kawasan Loa Janan, Kota Samarinda dihentikan sementara selama satu hingga dua pekan. 

Langkah ini diambil Pemkot Samarinda untuk memperkuat komunikasi dengan Pemkab Kukar dan warga terdampak, sehingga persoalan yang sempat memicu penolakan warga dapat diselesaikan secara berimbang.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, keberatan warga yang memicu penolakan di lapangan murni disebabkan masalah komunikasi. 

“Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang perlu dilanjutkan kurang bijak juga. Saya cek kontraknya itu sampai pertengahan Desember,” kata Andi Harun, Jumat (25/9/2026).

Komunikasinya secara informal dengan Bupati Kukar Aulia Rahman diakui berlangsung sangat baik. Kedua pimpinan daerah pada prinsipnya saling memahami dan memiliki komitmen serupa dalam mengatasi persoalan banjir lintas wilayah.

“Saya dengan Pak Bupati Aulia sebenarnya dua kepala daerah ini kalau berjalan komunikasi ke bawah secara efektif, harusnya tidak perlu terjadi seperti yang kemarin terjadi,” ujarnya.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, Andi Harun menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda bersama camat dan lurah setempat untuk menjalin koordinasi intensif dengan jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta tokoh masyarakat di wilayah Kukar.

Dijelaskannya, proyek sodetan ini murni dirancang untuk menjawab aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir yang kerap dilanda banjir. 

Berdasarkan kajian teknis, genangan dipicu oleh aliran balik (backwater) dari Waduk Barito milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di sekitar Tani Aman, yang kemudian tertahan oleh penyempitan saluran (bottleneck) di tepi Jalan Poros Samarinda–Balikpapan.

Skema penanganan serupa pernah sukses diterapkan di kawasan Jalan Reel, Samarinda Seberang, yang kini diklaim bebas dari banjir. 

Meski Pemkot Samarinda sudah membebaskan lahan di sekitar jalur proyek, kekhawatiran sebagian warga Loa Janan Ulu, Kukar, terkait potensi genangan baru justru memicu penolakan akibat miskomunikasi.

“Isu soal akibat kebanjiran itu sebaiknya disikapi secara bijak, dilanjutkan komunikasinya, karena insya Allah apa yang menjadi isunya itu tidak seperti itu akan kejadiannya,” katanya.

Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak ingin proyek penanggulangan banjir ini menjadi polemik yang merusak keharmonisan antarwarga di perbatasan. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat kedua daerah untuk duduk bersama secara kekeluargaan.

Ia berharap masa cooling down ini dapat membuahkan titik temu. Pembangunan yang bermuara pada kepentingan publik jangan sampai terkendala oleh dinamika pro dan kontra yang tidak produktif.

“Kalau pro kontranya terus menjadi landasan kita menyelenggarakan pembangunan, bahkan pembangunan yang berorientasi manfaat masyarakat pun bisa terkendala,” pungkasnya. 

Editor: Erwin