Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menuai keberatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Keberatan tersebut muncul lantaran kebijakan penyesuaian dilakukan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 telah ditetapkan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan pihaknya didasari tiga aspek utama yakni dasar hukum atau implementasi norma penetapan alokasi, metodologi penghitungan, serta asumsi yang digunakan dalam menentukan besaran distribusi kepada kabupaten/kota.
Berdasarkan penghitungan, kebijakan ini berpotensi memicu pengurangan sebesar 26,24 persen atau setara Rp209 Miliar. Nilai tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 Miliar dari sektor opsen dan Rp139 Miliar lebih dari bagi hasil pajak. “Total dari itu adalah Rp209 Miliar, atau setara dengan pengurangan 26,24 persen dari target awal,” kata Andi Harun.
Kondisi ini membuat pemkot tidak memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran karena APBD Perubahan telah disahkan.
Akibatnya, sebagian kewajiban pembayaran yang telah masuk dalam perencanaan tidak dapat dilunasi pada akhir tahun ini dan otomatis menjadi beban utang pada 2027. “Dampak langsung di lapangan, sejumlah kegiatan yang masuk dalam perencanaan pembayaran Rp209 Miliar itu akhirnya tidak bisa kita bayarkan. Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Potensi utang ini bukan muncul karena keinginan pemkot, melainkan akibat berkurangnya proyeksi penerimaan ketika kegiatan sedang berjalan.
Konsekuensinya, pembahasan APBD 2027 bersama DPRD harus kembali menyisihkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda. “Berarti APBD 2027 sekarang yang dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD itu harus menyisihkan uang lagi Rp209 Miliar untuk membayar kewajiban yang tidak terbayarkan pada akhir tahun ini,” ucap Andi Harun lagi.
Atas persoalan tersebut, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebagai bagian dari mekanisme administratif antarpemerintahan.
Andi Harun mengaku juga telah berkomunikasi secara personal melalui WhatsApp dengan gubernur yang disebut telah merespons positif dan menyatakan akan menindaklanjuti permohonan tersebut.
Meski demikian, jika Pemprov Kaltim tidak melakukan koreksi, maka pemkot membuka opsi menempuh jalur hukum.
Langkah itu dapat ditempuh melalui pengadilan, fasilitasi lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), koordinasi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kejaksaan Tinggi Kaltim.
“Kalaupun pada akhirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang kira-kira benar adalah melalui langkah hukum,” tegas Andi Harun.
Keberatan yang disampaikan disebut murni persoalan tata kelola keuangan daerah dan bukan persoalan politik. "Insya Allah Gubernur akan bijaksana untuk melakukan koreksi dan perhitungan kembali," tutup Andi Harun.
Editor: Aspian Nur
Keberatan tersebut muncul lantaran kebijakan penyesuaian dilakukan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 telah ditetapkan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan pihaknya didasari tiga aspek utama yakni dasar hukum atau implementasi norma penetapan alokasi, metodologi penghitungan, serta asumsi yang digunakan dalam menentukan besaran distribusi kepada kabupaten/kota.
Berdasarkan penghitungan, kebijakan ini berpotensi memicu pengurangan sebesar 26,24 persen atau setara Rp209 Miliar. Nilai tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 Miliar dari sektor opsen dan Rp139 Miliar lebih dari bagi hasil pajak. “Total dari itu adalah Rp209 Miliar, atau setara dengan pengurangan 26,24 persen dari target awal,” kata Andi Harun.
Kondisi ini membuat pemkot tidak memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran karena APBD Perubahan telah disahkan.
Akibatnya, sebagian kewajiban pembayaran yang telah masuk dalam perencanaan tidak dapat dilunasi pada akhir tahun ini dan otomatis menjadi beban utang pada 2027. “Dampak langsung di lapangan, sejumlah kegiatan yang masuk dalam perencanaan pembayaran Rp209 Miliar itu akhirnya tidak bisa kita bayarkan. Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Potensi utang ini bukan muncul karena keinginan pemkot, melainkan akibat berkurangnya proyeksi penerimaan ketika kegiatan sedang berjalan.
Konsekuensinya, pembahasan APBD 2027 bersama DPRD harus kembali menyisihkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda. “Berarti APBD 2027 sekarang yang dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD itu harus menyisihkan uang lagi Rp209 Miliar untuk membayar kewajiban yang tidak terbayarkan pada akhir tahun ini,” ucap Andi Harun lagi.
Atas persoalan tersebut, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebagai bagian dari mekanisme administratif antarpemerintahan.
Andi Harun mengaku juga telah berkomunikasi secara personal melalui WhatsApp dengan gubernur yang disebut telah merespons positif dan menyatakan akan menindaklanjuti permohonan tersebut.
Meski demikian, jika Pemprov Kaltim tidak melakukan koreksi, maka pemkot membuka opsi menempuh jalur hukum.
Langkah itu dapat ditempuh melalui pengadilan, fasilitasi lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), koordinasi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kejaksaan Tinggi Kaltim.
“Kalaupun pada akhirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang kira-kira benar adalah melalui langkah hukum,” tegas Andi Harun.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Keberatan yang disampaikan disebut murni persoalan tata kelola keuangan daerah dan bukan persoalan politik. "Insya Allah Gubernur akan bijaksana untuk melakukan koreksi dan perhitungan kembali," tutup Andi Harun.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
