Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda yang mengalami kelebihan kapasitas hingga lebih dari tiga kali lipat menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Ditengah keterbatasan ruang hunian tersebut, harapan pembangunan lapas baru di kawasan Bayur kembali mengemuka setelah Ombudsman RI melakukan pemantauan pelayanan publik.
Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda Yohanis Varianto mengatakan, kunjungan Ombudsman pada 21 Oktober 2026 lalu bertujuan memantau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan agar berjalan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku.
"Harapan kami yang pertama dengan adanya kedatangan Ombudsman mungkin untuk memberikan masukan agar pelayanan kami ke depannya lebih baik," ujar Yohanis saat dikonfirmasi Korankaltim Kamis (12/11/2026).
Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman meninjau sejumlah fasilitas, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapur sehat, klinik, hingga kamar hunian warga binaan. Tim juga melakukan wawancara langsung dengan petugas, warga binaan serta masyarakat yang sedang mengakses layanan. Namun persoalan kelebihan kapasitas menjadi salah satu perhatian utama. Saat ini, Lapas Samarinda yang hanya memiliki daya tampung 217 orang harus menampung sekitar 800 warga binaan.
"Memang kondisi hunian saat ini kapasitasnya 217 orang, namun di hunian kurang lebih 800 warga binaan. Tentunya ini overkapasitasnya mencapai 300-an persen," ucap Yohanis lagi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Samarinda telah menyediakan lahan sekitar sembilan hektare di kawasan Bayur, tepatnya di samping Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, sebagai lokasi relokasi.
Ombudsman diharapkan turut memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar rencana pembangunan lapas baru segera direalisasikan.
"Harapan kami supaya bisa lebih cepat, Lapas Samarinda bisa berpindah. Tentunya untuk pelayanan kami ke depan supaya lebih baik dan maksimal, dengan kondisi suasana atau lahan yang luas serta kamar hunian yang memenuhi standar operasional," katanya.
Terpisah, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Frederikus Denny, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pengumpulan dokumen, permintaan informasi, serta wawancara mendalam dengan petugas, warga binaan, dan keluarga pengunjung.
"Pengawasan kali ini difokuskan pada lima aspek krusial, yakni manajemen kamar hunian, pencegahan dan penanganan peredaran handphone, pungli dan narkoba (halinar), layanan pengaduan, pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan, serta layanan kunjungan," ujar Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Korankaltim pada Kamis (12/11/2026)
Seluruh temuan akan menjadi bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi sesuai ketentuan. "Seluruh temuan dari kegiatan pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi komprehensif serta perumusan langkah perbaikan ke depan," tutup Denny
Editor: Aspian Nur
Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda Yohanis Varianto mengatakan, kunjungan Ombudsman pada 21 Oktober 2026 lalu bertujuan memantau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan agar berjalan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku.
"Harapan kami yang pertama dengan adanya kedatangan Ombudsman mungkin untuk memberikan masukan agar pelayanan kami ke depannya lebih baik," ujar Yohanis saat dikonfirmasi Korankaltim Kamis (12/11/2026).
Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman meninjau sejumlah fasilitas, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapur sehat, klinik, hingga kamar hunian warga binaan. Tim juga melakukan wawancara langsung dengan petugas, warga binaan serta masyarakat yang sedang mengakses layanan. Namun persoalan kelebihan kapasitas menjadi salah satu perhatian utama. Saat ini, Lapas Samarinda yang hanya memiliki daya tampung 217 orang harus menampung sekitar 800 warga binaan.
"Memang kondisi hunian saat ini kapasitasnya 217 orang, namun di hunian kurang lebih 800 warga binaan. Tentunya ini overkapasitasnya mencapai 300-an persen," ucap Yohanis lagi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Samarinda telah menyediakan lahan sekitar sembilan hektare di kawasan Bayur, tepatnya di samping Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, sebagai lokasi relokasi.
Ombudsman diharapkan turut memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar rencana pembangunan lapas baru segera direalisasikan.
"Harapan kami supaya bisa lebih cepat, Lapas Samarinda bisa berpindah. Tentunya untuk pelayanan kami ke depan supaya lebih baik dan maksimal, dengan kondisi suasana atau lahan yang luas serta kamar hunian yang memenuhi standar operasional," katanya.
Terpisah, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Frederikus Denny, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pengumpulan dokumen, permintaan informasi, serta wawancara mendalam dengan petugas, warga binaan, dan keluarga pengunjung.
"Pengawasan kali ini difokuskan pada lima aspek krusial, yakni manajemen kamar hunian, pencegahan dan penanganan peredaran handphone, pungli dan narkoba (halinar), layanan pengaduan, pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan, serta layanan kunjungan," ujar Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Korankaltim pada Kamis (12/11/2026)
Seluruh temuan akan menjadi bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi sesuai ketentuan. "Seluruh temuan dari kegiatan pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi komprehensif serta perumusan langkah perbaikan ke depan," tutup Denny
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Kab. Gayo Lues
11 Nov 2026, 06:05:21 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 12 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
