Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM SAMARINDA - Fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memunculkan perhatian terkait kemungkinan penegakan hukum terhadap pengguna hingga peredarannya. Namun, di tengah keputusan tersebut, kepolisian menegaskan belum dapat melakukan penindakan sebelum ada regulasi nasional yang secara khusus mengatur larangan beserta sanksinya.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dalam ketetapan itu, MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan produksi dan perdagangan vape hukumnya haram. MUI turut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar segera menyusun regulasi berupa undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar.
Menanggapi keputusan tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Eko Novan Prasetyo Puspito mengatakan, penggunaan rokok elektrik sebenarnya sudah menjadi perhatian di lingkungan kepolisian. Bahkan, personel Polri telah mendapatkan arahan dari Kapolri agar tidak menggunakan vape di lingkungan maupun kantor kepolisian.
Meski demikian Eko menegaskan bahwa fatwa keagamaan tidak serta-merta menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penindakan hukum. "Fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan bagi umat Islam. Sementara, dalam melakukan penegakan hukum, kami tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Eko saat diwawancarai koranKaltim pada Rabu (11/11/2026).
hingga saat ini belum terdapat aturan hukum nasional yang secara khusus mengatur larangan penggunaan maupun peredaran vape. Karena itu, kepolisian belum memiliki landasan hukum untuk menindak masyarakat hanya berdasarkan fatwa tersebut. "Kami tidak bisa serta-merta melakukan penindakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan kepolisian harus mengacu pada ketentuan hukum dan asas legalitas," tegasnya.
Kendati demikian, Eko memastikan kepolisian akan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait persoalan tersebut. Apabila nantinya pemerintah bersama DPR RI menerbitkan regulasi khusus, Polresta Samarinda siap melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan.
"Pada prinsipnya, kami tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Jika nantinya sudah ada regulasi yang mengatur larangan penggunaan vape, tentu penegakannya akan kami laksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Eko.
Dengan demikian, implementasi fatwa haram MUI terhadap vape dalam ranah penegakan hukum masih menunggu kebijakan pemerintah dan DPR RI, terutama terkait bentuk larangan serta sanksi yang akan diberlakukan.
Editor: Aspian Nur
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dalam ketetapan itu, MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan produksi dan perdagangan vape hukumnya haram. MUI turut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar segera menyusun regulasi berupa undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar.
Menanggapi keputusan tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Eko Novan Prasetyo Puspito mengatakan, penggunaan rokok elektrik sebenarnya sudah menjadi perhatian di lingkungan kepolisian. Bahkan, personel Polri telah mendapatkan arahan dari Kapolri agar tidak menggunakan vape di lingkungan maupun kantor kepolisian.
Meski demikian Eko menegaskan bahwa fatwa keagamaan tidak serta-merta menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penindakan hukum. "Fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan bagi umat Islam. Sementara, dalam melakukan penegakan hukum, kami tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Eko saat diwawancarai koranKaltim pada Rabu (11/11/2026).
hingga saat ini belum terdapat aturan hukum nasional yang secara khusus mengatur larangan penggunaan maupun peredaran vape. Karena itu, kepolisian belum memiliki landasan hukum untuk menindak masyarakat hanya berdasarkan fatwa tersebut. "Kami tidak bisa serta-merta melakukan penindakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan kepolisian harus mengacu pada ketentuan hukum dan asas legalitas," tegasnya.
Kendati demikian, Eko memastikan kepolisian akan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait persoalan tersebut. Apabila nantinya pemerintah bersama DPR RI menerbitkan regulasi khusus, Polresta Samarinda siap melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan.
"Pada prinsipnya, kami tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Jika nantinya sudah ada regulasi yang mengatur larangan penggunaan vape, tentu penegakannya akan kami laksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Eko.
Dengan demikian, implementasi fatwa haram MUI terhadap vape dalam ranah penegakan hukum masih menunggu kebijakan pemerintah dan DPR RI, terutama terkait bentuk larangan serta sanksi yang akan diberlakukan.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Kab. Gayo Lues
11 Nov 2026, 06:05:21 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 11 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.20
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
