Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Penyesuaian dana ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Samarinda harus lebih selektif.
Meski alokasinya tetap Rp100 Juta per rukun tetangga (RT), pencairannya kini dibagi menjadi dua termin. Sebanyak 60 persen atau Rp60 Juta dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, sedangkan sisa 40 persen atau Rp40 Juta direncanakan melalui APBD Perubahan.
Pembagian itu merupakan penyesuaian pengelolaan keuangan daerah akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD), bukan pemotongan total anggaran. Salah satu wilayah yang menerapkan skala prioritas tersebut adalah Kecamatan Samarinda Ulu.
Camat Samarinda Ulu Sujono mengatakan, pelaksanaan Probebaya di wilayahnya belum dapat direalisasikan secara penuh di tengah efisiensi anggaran. Karena itu, pihaknya kini memprioritaskan kegiatan wajib (mandatory) sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya didahulukan sebelum mengakomodasi usulan lain.
Sejumlah kegiatan prioritas tersebut meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pembiayaan BPJS, honor kader posyandu, hingga sosialisasi pemilahan sampah.
Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum anggaran dialokasikan untuk program lain berdasarkan kesepakatan warga.
“Fokusnya kesitu dulu, sisanya memang sesuai kesepakatan warga. Tapi kita utamakan memang kalau fisik, terutama di sarana yang kira-kira urgen,” kata Sujono.
Untuk kegiatan fisik, perbaikan infrastruktur skala kecil yang membutuhkan penanganan segera menjadi perhatian utama, seperti saluran drainase yang rusak dan jalan berlubang.
Namun, kebutuhan tiap lingkungan di Samarinda Ulu disebut berbeda-beda. Pada kawasan perkotaan yang kondisi jalan dan drainasenya relatif baik, masyarakat dapat mengarahkan sisa anggaran pada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di gang maupun kamera pengawas (CCTV) guna meningkatkan keamanan.
Meski demikian, usulan tersebut tetap harus melalui musyawarah warga tanpa mengabaikan program wajib pemerintah. “Harus yang mandatory dulu (dijalankan), sisanya baru di skala prioritas,” tutup Sujono.
Editor: Aspian Nur
Meski alokasinya tetap Rp100 Juta per rukun tetangga (RT), pencairannya kini dibagi menjadi dua termin. Sebanyak 60 persen atau Rp60 Juta dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, sedangkan sisa 40 persen atau Rp40 Juta direncanakan melalui APBD Perubahan.
Pembagian itu merupakan penyesuaian pengelolaan keuangan daerah akibat berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD), bukan pemotongan total anggaran. Salah satu wilayah yang menerapkan skala prioritas tersebut adalah Kecamatan Samarinda Ulu.
Camat Samarinda Ulu Sujono mengatakan, pelaksanaan Probebaya di wilayahnya belum dapat direalisasikan secara penuh di tengah efisiensi anggaran. Karena itu, pihaknya kini memprioritaskan kegiatan wajib (mandatory) sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya didahulukan sebelum mengakomodasi usulan lain.
Sejumlah kegiatan prioritas tersebut meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pembiayaan BPJS, honor kader posyandu, hingga sosialisasi pemilahan sampah.
Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum anggaran dialokasikan untuk program lain berdasarkan kesepakatan warga.
“Fokusnya kesitu dulu, sisanya memang sesuai kesepakatan warga. Tapi kita utamakan memang kalau fisik, terutama di sarana yang kira-kira urgen,” kata Sujono.
Untuk kegiatan fisik, perbaikan infrastruktur skala kecil yang membutuhkan penanganan segera menjadi perhatian utama, seperti saluran drainase yang rusak dan jalan berlubang.
Namun, kebutuhan tiap lingkungan di Samarinda Ulu disebut berbeda-beda. Pada kawasan perkotaan yang kondisi jalan dan drainasenya relatif baik, masyarakat dapat mengarahkan sisa anggaran pada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di gang maupun kamera pengawas (CCTV) guna meningkatkan keamanan.
Meski demikian, usulan tersebut tetap harus melalui musyawarah warga tanpa mengabaikan program wajib pemerintah. “Harus yang mandatory dulu (dijalankan), sisanya baru di skala prioritas,” tutup Sujono.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 29 km Barat Laut PULAUPANJANG
13 Nov 2026, 11:49:34 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
