Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan insentif bagi guru non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih tertunda.
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan insentif bagi guru non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih tertunda.
Realisasi pembayaran triwulan ketiga (TW III) baru mencakup periode hingga Agustus, sedangkan hak keuangan untuk September belum terealisasi karena masih menunggu ketersediaan anggaran daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Eko Suprayetno menjelaskan insentif tenaga pendidik, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan honorer, untuk periode Agustus telah diproses pencairannya melalui bank.
Adapun pembayaran September telah masuk dalam usulan perubahan anggaran dan sedang berproses dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
“Informasinya sudah diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah pencairan ini,” kata Eko.
Disdikbud sendiri disebutnya telah memenuhi seluruh proses administrasi pengusulan tepat waktu dan mengalokasikannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Namun, realisasi pencairan sangat bergantung pada pengaturan kas daerah yang harus membagi dana untuk berbagai kebutuhan prioritas perangkat daerah secara bersamaan, terutama di tengah kebijakan efisiensi dan tersendatnya dana transfer ke daerah.
“Secara administrasi kita sudah penuhi usulannya tepat waktu ke BPKAD, itu tidak pernah terlambat. Kemudian alokasi anggarannya di DPA juga kita penuhi,” jelasnya.
Selain faktor kas daerah, keterlambatan dipengaruhi oleh klasifikasi anggaran. Eko menerangkan, insentif guru tidak masuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat seperti gaji pokok, tagihan listrik, air, atau utang yang pencairannya otomatis didahulukan di awal bulan, melainkan ditempatkan dalam komponen kegiatan.
“Insentif ini tidak masuk kategori belanja wajib mengikat,” ujarnya.
Penempatan di luar pos belanja pegawai dilakukan guna menghindari pelanggaran batas maksimal belanja pegawai sebesar 40 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan jumlah tenaga pendidik yang mencapai ribuan orang, memasukkan insentif ke pos tersebut berisiko melampaui ambang batas regulasi.
“Kalau belanja pegawainya masuk komponen belanja pegawai, kena penalti. Ada aturan yang melarang belanja pegawainya tidak boleh lebih di APBD itu 40 persen,” ungkapnya.
Atas dasar itu, sisa kas daerah baru dapat dialokasikan untuk membiayai komponen kegiatan setelah seluruh belanja wajib dan mengikat terpenuhi.
Eko pun menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan ini dan berharap mereka memahami situasi fiskal daerah yang sedang menantang.
Kendati demikian, ia memastikan komunikasi terus dijalin dan pembayaran tetap akan direalisasikan begitu kas daerah mencukupi.
“Kita ingin memenuhi hak keuangan guru-guru ini tepat waktu meskipun per tiga bulan. Tapi dalam hal ini Pak Wali Kota (Andi Harun) sudah memberikan jaminan, garansi itu pasti dibayar,” tandasnya.
Editor: Erwin
Realisasi pembayaran triwulan ketiga (TW III) baru mencakup periode hingga Agustus, sedangkan hak keuangan untuk September belum terealisasi karena masih menunggu ketersediaan anggaran daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Eko Suprayetno menjelaskan insentif tenaga pendidik, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan honorer, untuk periode Agustus telah diproses pencairannya melalui bank.
Adapun pembayaran September telah masuk dalam usulan perubahan anggaran dan sedang berproses dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
“Informasinya sudah diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah pencairan ini,” kata Eko.

Disdikbud sendiri disebutnya telah memenuhi seluruh proses administrasi pengusulan tepat waktu dan mengalokasikannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Namun, realisasi pencairan sangat bergantung pada pengaturan kas daerah yang harus membagi dana untuk berbagai kebutuhan prioritas perangkat daerah secara bersamaan, terutama di tengah kebijakan efisiensi dan tersendatnya dana transfer ke daerah.
“Secara administrasi kita sudah penuhi usulannya tepat waktu ke BPKAD, itu tidak pernah terlambat. Kemudian alokasi anggarannya di DPA juga kita penuhi,” jelasnya.
Selain faktor kas daerah, keterlambatan dipengaruhi oleh klasifikasi anggaran. Eko menerangkan, insentif guru tidak masuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat seperti gaji pokok, tagihan listrik, air, atau utang yang pencairannya otomatis didahulukan di awal bulan, melainkan ditempatkan dalam komponen kegiatan.
“Insentif ini tidak masuk kategori belanja wajib mengikat,” ujarnya.
Penempatan di luar pos belanja pegawai dilakukan guna menghindari pelanggaran batas maksimal belanja pegawai sebesar 40 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan jumlah tenaga pendidik yang mencapai ribuan orang, memasukkan insentif ke pos tersebut berisiko melampaui ambang batas regulasi.
“Kalau belanja pegawainya masuk komponen belanja pegawai, kena penalti. Ada aturan yang melarang belanja pegawainya tidak boleh lebih di APBD itu 40 persen,” ungkapnya.






Atas dasar itu, sisa kas daerah baru dapat dialokasikan untuk membiayai komponen kegiatan setelah seluruh belanja wajib dan mengikat terpenuhi.
Eko pun menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan ini dan berharap mereka memahami situasi fiskal daerah yang sedang menantang.
Kendati demikian, ia memastikan komunikasi terus dijalin dan pembayaran tetap akan direalisasikan begitu kas daerah mencukupi.
“Kita ingin memenuhi hak keuangan guru-guru ini tepat waktu meskipun per tiga bulan. Tapi dalam hal ini Pak Wali Kota (Andi Harun) sudah memberikan jaminan, garansi itu pasti dibayar,” tandasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 56 km utara Ruteng, Manggarai
15 Nov 2026, 04:24:20 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG