Penulis : Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap digabung dan ditata ulang.  Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang kini telah mencapai sekitar 80 persen tersebut ditargetkan rampung sebelum pengesahan APBD 2027.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan,  pembenahan ini dilakukan agar struktur organisasi Pemkot Samarinda lebih fokus dalam mencapai target pembangunan daerah.

Penataan yang disiapkan mencakup penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Langkah pembenahan juga menyasar sektor kebudayaan dan pariwisata. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) nantinya akan difokuskan penuh pada pembangunan pendidikan masyarakat. 

Sementara urusan kebudayaan bakal dipisahkan dan disatukan dengan sektor pariwisata yang saat ini berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).

Pembenahan ini bertujuan mendorong pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan yang selama ini dinilai belum mendapatkan porsi perhatian maksimal. “Kami harus jujur, kebudayaan dan pariwisata selama ini terkesan dibelakang padahal ini potensial untuk kita bangun secara bersama-sama,” ujar Andi Harun.

Meski terdapat pergeseran fungsi dan peleburan instansi, jumlah OPD di lingkungan Pemkot Samarinda tetap berjumlah 30 OPD. Penataan difokuskan pada penajaman fungsi agar setiap instansi memiliki pembagian kerja yang lebih spesifik.

SOTK baru ditargetkan menjadi dasar utama penyusunan APBD 2027. Untuk itu, Bagian Organisasi, Sekretaris Daerah, serta para asisten telah diminta merampungkan rancangannya sebelum anggaran tahun mendatang disahkan.

Penetapan SOTK sebelum pengesahan anggaran dinilai sangat penting agar pembahasan APBD 2027 tidak perlu diulang akibat adanya perubahan struktur organisasi di tengah jalan.

Rancangan tersebut selanjutnya akan diajukan ke DPRD Samarinda untuk dibahas sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Seiring dengan proses itu, pembahasan APBD 2027 juga akan langsung disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru setelah resmi disetujui. “Mumpung kami lagi bahas APBD 2027, maka SOTK yang baru akan diselesaikan sebelum pengesahan APBD 2027,” tutup Andi Harun.