Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai kerja sama dengan influencer media sosial dapat menjadi salah satu alternatif strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. 

Namun demikian, ia menegaskan efektivitas langkah tersebut tidak dapat disimpulkan secara cepat dan harus diuji melalui proses serta pengukuran yang objektif.

Menurut Sarkowi, influencer hanyalah salah satu instrumen pendukung dalam promosi. Keberhasilan sebuah program, tidak dapat ditentukan dari persepsi awal, melainkan harus dibuktikan melalui data setelah program tersebut dijalankan. 

Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika sebuah kebijakan langsung menuai kritik sebelum menghasilkan capaian yang terukur.

“Kalau belum pernah dicoba, tentu belum bisa dievaluasi,” ujar Sarkowi pada Minggu (21/12/2025). 

Ia mendorong agar pemanfaatan influencer dilakukan secara selektif, terencana, dan sesuai dengan tujuan program yang ingin dicapai.

Sarkowi juga menjelaskan evaluasi baru dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Indikator yang dapat digunakan antara lain jangkauan promosi, tingkat keterlibatan publik, serta dampak nyata terhadap sektor yang dipasarkan.

“Pengukurannya bisa dilihat secara historis, apakah ada perbedaan signifikan sebelum dan setelah menggunakan influencer atau media sosial secara masif,” jelasnya.

Politisi Golkar itu menambahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya peningkatan yang berarti, maka strategi tersebut perlu dikaji ulang. 

Sebaliknya, jika terdapat dampak positif yang nyata, kolaborasi dengan influencer dapat dipertahankan bahkan dikembangkan lebih lanjut. 

Pendekatan berbasis data jauh lebih sehat dibandingkan penilaian yang didasarkan pada selera pribadi maupun kepentingan tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Sarkowi juga menyinggung berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan, mulai dari aspek keamanan, infrastruktur, hingga ketersediaan fasilitas pendukung. 

Menurutnya, kendala merupakan hal yang wajar, namun yang terpenting adalah adanya komitmen untuk mencari solusi.

“Semua program pasti memiliki tantangan, tinggal bagaimana cara menyikapinya dan menyelesaikannya,” ujarnya lagi.

Dia menegaskan, tidak ingin menarik kesimpulan berdasarkan asumsi semata. Evaluasi menyeluruh baru dapat dilakukan pada akhir tahun dengan melihat data dan laporan yang tersedia secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk menilai kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah. 

Melalui LKPJ, DPRD dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap capaian program, sekaligus mengidentifikasi kinerja yang sudah baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.

“Harapannya, dengan evaluasi berbasis data, setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Erwin