Oleh: Tugiman
Ketua Umum LeKOP Kaltim

KURANG dari satu bulan, Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) untuk mencari ketua umum baru  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim akan berangsung, tepatnya pada 3 Juni bulan depan.

Terkait hal itu, Lembaga Kajian Olahraga Prestasi Kalimantan Timur (LeKOP Kaltim) melakukan kajian terkait dinamika calon ketua yang muncul jelang agenda penting olahraga daerah itu berlangsung dengan melihat pula pada kondisi yang terjadi pada pemerintahan era kepemimpinan Gubernur  Rudy Mas’ud  saat ini.

LeKOP Kaltim menilai saat ini pemerintahan di Benua Etam masih diguncang dengan tidak transparan atau terbukanya gubernur terhadap kebijakan yang diambil, mulai dari masalah anggaran hingga pemilihan “orang-orang” dekat untuk ikut bekerja bersama dibawah naungan sang penguasa.

Mereka pun menilai diperlukan keterbukaan dari KONI Kaltim terkait persyaratan bagi para calon yang akan maju dalam pemilihan ketua umum organisasi itu saat Musorprov mendatang. 

Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) oleh KONI Kaltim lima bulan setelah berlangsungnya Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kaltim Januari 2026 lalu jadi satu diantara transparansi yang harus dijelaskan, mengingat sejatinya pembentukan TPP harusnya dilakukan bersamaan dengan Rakerprov tersebut.

Sesuai ketentuan organisasi, pembentukan TPP dan penetapan persyaratan calon ketua umum KONI Kaltim jadi satu kesatuan yang seharusnya diputuskan dalam Rakerprov yang merupakan forum resmi.

LeKOP Kaltim mengacu pada  Pasal 33 ayat (5) huruf (g) AD/ART KONI yang isinya menyatakan Rakerprov bertugas membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Provinsi.

Karena itulah Rakerprov bukan hanya forum pembentukan TPP, tetapi juga forum yang wajib menetapkan persyaratan calon ketua umum, tata cara pencalonan, mekanisme penjaringan dan penyaringan, bentuk dukungan, ketentuan verifikasi administrasi serta pedoman teknis lainnya,” papar Padli.

LeKOP Kaltim juga memiliki pertanyaan besar yaitu adanya kemungkinan calon yang saat ini diusung oleh banyak pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov cabor) juga KONI kota dan kabupaten di Kaltim merupakan “orang titipan” dari Rudy Mas’ud.

Tidak masalah kalau rekomendasi gubernur tapi setidaknya menurut mereka calon ketua yang diusung harus mengerti dan paham betul bagaimana dinamika mengurus olahraga. LeKOP Kaltim pasti juga mendukung kalau memang calon yang ada paham bagaimana mengelola organisasi dan tahu seluk beluk olahraga.

Hanya saja tidak ada kewajiban bagi organisasi yang menaungi seluruh olahraga di Benua Etam itu untuk mengikuti keinginan dari gubernur, seperti halnya yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim dimana gubernur menempatkan keponakannya sebagai ketua. KONI Kaltim berhak untuk menolak kalau memang calon yang diinginkan tidak kompeten.

Pada pertemuan pengurus KONI Kaltim dengan gubernur awal bulan Mei lalu, Rusdiansyah Aras sebagai Ketua KONI Kaltim bahkan sudah menyatakan adanya kemungkinan pemilihan berlangsung secara aklamasi karena sampai saat ini hanya satu nama yang jadi kandidat yaitu H Anderiy Syachrum alias Haji Andre.

Pengungkapan kalimat aklamasi tersebut menurut LeKOP Kaltim seolah sudah menutup pintu bagi calon lain yang hendak maju dalam bursa pemilihan ketua umum KONI Kaltim. 

Menurut mereka, kalau memang ada kemungkinan aklamasi berarti TPP hanya formalitas padahal bisa jadi ada pihak lain yang ingin maju dalam bursa pencalonan tapi karena mengetahui hal itu akhirnya enggan untuk meneruskan langkah, padahal sebelumnya tersiar kabar ada beberapa orang yang siap bersaing dalam bursa pencalonan. Hal-hal semacam kitu yang menurut LeKOP sebaiknya dihindari supaya pemilihan ketua bisa berlangsung demokratis.

Secara garis besar, LeKOP Kaltim tidak ingin organisasi olahraga dibawa ke ranah yang sama seperti di pemerintahan saat ini yang lebih menonjolkan kedekatan dan kekerabatan.

Soal anggaran yang dikucurkan kepada KONI Kaltim, itu bagian dari tugas pemerintah untuk mendukung prestasi olahraga di daerah, sehingga kalau pun bukan

“orang dalam lingkaran” yang nantinya memimpin organisasi itu, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran demi tercapainya prestasi olahraga yang diinginkan.

Rudy Mas’ud sebagai gubernur sendiri sudah menyatakan dukungan penuh terhadap olahraga yang itu artinya siapa pun yang memimpin KONI Kaltim wajib mendapat support baik secara moril maupun materiil demi tercapainya target pada PONXXII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (*)