Oleh: Prakoso Yudho Lelono (Ketua KPU Balikpapan)

Sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan, saya sering berada di ruang-ruang yang penuh dengan hiruk pikuk politik: rapat koordinasi dengan para kontestan, diskusi bersama stakeholder, hingga interaksi langsung dengan masyarakat pemilih. 

Dari situ saya melihat satu hal yang jelas politik kita belakangan ini makin riuh, kadang terasa lebih gaduh daripada sehat.  Polarisasi seakan jadi menu harian, politik uang masih menjadi isu utama, sementara isu SARA sesekali dipakai sebagai senjata. 

Di tengah situasi seperti ini, Hari Kesaktian Pancasila bukanlah sekadar ritual tahunan, melainkan alarm keras yang mengingatkan: jangan-jangan kita sudah terlalu jauh melenceng dari nilai yang sejak awal dimaksudkan sebagai perekat bangsa.

Tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di banyak tempat, ia hadir dalam bentuk apel atau pembacaan ikrar.  Itu baik, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menempatkan Pancasila dalam denyut demokrasi kita. Sebab sebagai penyelenggara pemilu, saya tahu persis bagaimana Pancasila seharusnya hadir dalam praktik politik: bukan sekadar hafalan di sekolah atau tulisan di dinding kantor pemerintahan, tapi jadi pedoman moral dalam setiap kontestasi politik.

Demokrasi di Lapangan: Catatan dari Balikpapan
Beberapa bulan lalu kita baru saja melewati pesta demokrasi, mulai dari Pemilu hingga Pilkada serentak. Di Balikpapan, seperti juga di daerah lain, semangat masyarakat untuk terlibat sangat tinggi.

Tapi saya juga menyaksikan langsung sisi gelapnya: politik uang yang masih coba dimainkan, isu-isu identitas yang dipelintir, serta sikap pragmatis sebagian pemilih. Semua itu adalah cermin bahwa nilai-nilai Pancasila masih sering diabaikan.

Sila keempat jelas bicara soal “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Tapi apa yang terjadi? Demokrasi sering tereduksi hanya menjadi soal siapa yang paling punya modal atau siapa yang paling pandai memainkan isu.

Padahal, dalam semangat Pancasila, demokrasi mestinya menjadi ruang untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat terutama hal – hal terkait pemenuhan akan kebutuhan dasar publik 

Satu hal yang paling terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah polarisasi. 

Saya menemui warga yang sampai enggan bicara dengan tetangganya hanya karena beda pilihan politik. Bahkan dalam keluarga, grup WhatsApp bisa jadi ajang debat panas. Ini tentu menjadi sautu ironi dan sangat menghawatirkan.

Di sinilah sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” menemukan relevansinya. Persatuan bukan berarti semua harus seragam atau sepakat, melainkan tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan. Sebagai penyelenggara pemilu, saya percaya demokrasi itu memang kompetisi, tapi ia seharusnya menjadi kompetisi yang sehat, bukan permusuhan berkepanjangan.

Apalagi Balikpapan dan Kaltim punya posisi strategis karena akan menjadi etalase baru politik Indonesia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Jangan sampai wajah demokrasi kita justru tercoreng oleh budaya politik yang penuh kebencian. Dari sini, kita mestinya bisa memberi contoh bahwa kontestasi politik bisa dijalani dengan sportif, sementara persaudaraan tetap dijaga.

Saya sering merenung, apakah politik kita benar-benar mengarah pada cita-cita sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Faktanya, sering kali politik justru menjadi sarana segelintir orang untuk mengamankan kepentingan pribadi. Janji kampanye terdengar megah, tapi setelah itu rakyat menunggu realisasi yang entah kapan.

Tentu kita semua memilki harapan yang sama. Bahwa para politisi benar-benar menjiwai Pancasila, memilki kesadaran bahwa mandat rakyat semata mata bukan tiket untuk berkuasa, melainkan amanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Politik tanpa orientasi keadilan hanyalah panggung kosong yang menjauhkan kita dari cita-cita bernegara.

Namun saya juga percaya, tanggung jawab menjaga nilai Pancasila dalam demokrasi tidak hanya ada di tangan elite atau penyelenggara pemilu. Masyarakat pun punya peran besar.

Ketika ada kandidat yang mencoba memainkan isu SARA, masyarakat harus berani menolak. Ketika ada politik uang, masyarakat semestinya berani berkata tidak. Sebagai Ketua KPU, saya sering menyampaikan bahwa suara rakyat nilainya jauh lebih tinggi dari iming iming politik uang.  Suara adalah kunci perubahan, bukan sekadar barang dagangan. Hari Kesaktian Pancasila bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali menyadari kekuatan itu. Demokrasi tidak akan sehat kalau masyarakat sendiri permisif terhadap praktik yang justru merusak nilai-nilai Pancasila.

Saya tidak ingin menutup mata: demokrasi kita memang masih memiliki kekurangan. Tapi itu bukan suatu alas an untuk kita berputusa asa. Justru di momen Hari Kesaktian Pancasila ini, kita perlu mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati ujian-ujian sejarah yang lebih berat sebelumnya.

Kalau dulu Pancasila mampu menyatukan bangsa dalam masa-masa gelap, semestinya hari ini ia juga bisa menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan demokrasi kita. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan dari semua pihak untuk tidak menjadikan Pancasila sekadar slogan, melainkan jalan hidup dalam berpolitik dan berbangsa.

Sebagai penyelenggara pemilu di Kota Balikpapan, saya belajar bahwa politik bisa jadi ladang kebaikan, bisa juga jadi sumber perpecahan. Semua tergantung sejauh mana kita menempatkan Pancasila dalam praktiknya.

Hari Kesaktian Pancasila jangan berhenti jadi seremoni. Ia seharusnya menjadi ruang refleksi: apakah kita, baik elite, penyelenggara, maupun masyarakat, sudah sungguh-sungguh menjalankan nilai Pancasila dalam demokrasi hari ini?

Kalau kita mampu menjawab “ya” dengan jujur, maka demokrasi kita akan lebih sehat, politik kita akan lebih beradab, dan bangsa ini akan lebih kokoh melangkah ke depan.

Pada akhirnya, kekuasaan itu sementara, tapi persatuan bangsa dan keadilan sosial adalah warisan yang akan menentukan masa depan generasi berikutnya, menyongsong Indonesia emas. (*)