Oleh : Riyawan

(Pengamat Sosial asal Kukar)

KALIMANTAN Timur kembali dihadapkan pada kenyataan pahit soal kondisi keuangannya. Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), situasi fiskal Kaltim semakin menegang. Dana perimbangan dari pusat diproyeksikan anjlok drastis—from Rp7 triliun menjadi hanya Rp2,49 Triliun pada 2026. Di saat yang sama, PAD dan penerimaan PPN stagnan. Nggak naik, nggak turun… cuma jalan di tempat.

Dengan tekanan sebesar itu, kemampuan Kaltim membiayai pembangunan dasar jelas terancam. Pertanyaan besarnya: sampai kapan Kaltim bisa bertahan dengan pendanaan yang makin mengecil?

APBD “Pincang”: Dua Kaki yang Tak Lagi Seimbang

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud punya analogi menarik: APBD itu seperti tubuh yang berdiri di atas dua kaki.

• Satu kaki adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah)

• Kaki lainnya adalah TKD (Transfer ke Daerah) dari pusat

Masalah muncul saat “kaki TKD” dipotong besar-besaran. Pemerintah daerah mau tak mau harus “jalan terpincang”.

PAD Wajib Diperkuat, Bukan Lagi Pilihan

Meningkatkan PAD kini menjadi kebutuhan mendesak. Beberapa langkah penting antara lain:

• Optimalisasi pajak daerah

• Penataan ulang sektor pertambangan & perkebunan yang rawan kebocoran

• Pengembangan ekonomi hilir

• Penguatan BUMD yang benar-benar produktif

• Perbaikan ekosistem investasi

Tanpa “kaki PAD” yang kuat, Kaltim akan selalu goyah setiap kali pusat mengubah kebijakan anggaran.

BUMD Harusnya Jadi Penggerak PAD, Tapi…

Idealnya, BUMD bukan hanya penyumbang dividen, tapi juga motor ekonomi daerah. Dengan manajemen profesional dan transparan, BUMD mestinya mampu:

• Mengelola aset daerah

• Menyediakan layanan publik yang baik

• Masuk ke investasi strategis

• Mendorong aktivitas ekonomi lokal

Namun kenyataan di lapangan jauh dari ideal.

⸻

BUMD di Indonesia: Banyak, Tapi Sering Merugi

Mendagri Tito Karnavian pernah mengungkap data mengejutkan: sekitar 300 BUMD di Indonesia merugi, dengan total kerugian Rp5,5 triliun. Salah satu penyebab utama adalah intervensi politik. BUMD kerap dijadikan “alat” sejak era pilkada langsung, karena kepala daerah adalah pemegang saham utamanya.

Akibatnya:

• Profesionalisme susah tumbuh

• Kinerja tidak optimal

• Arah bisnis kabur

• Keuangan daerah ikut terbebani

Padahal, pendirian BUMD semestinya didasarkan atas kajian bisnis—bukan menjadi tempat “balas budi”

36 BUMD di Kaltim: Banyak, Tapi Sedikit yang Berkembang

Kaltim memiliki 36 BUMD di tingkat kabupaten/kota. Jumlahnya tak berubah sejak 2023, tapi stagnasi jumlah itu tidak diiringi peningkatan kinerja. Salah satu yang belakangan jadi sorotan adalah PT Kutai Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) milik Pemkab Kukar.

⸻

KSDE Rugi Lagi, Direkturnya Mundur: Ada Apa?

KSDE masuk radar BPK setelah kembali mencatat kerugian pada 2024. Alih-alih menyumbang PAD, KSDE justru menjadi “lubang anggaran” yang terus menguras keuangan daerah tanpa arah bisnis yang jelas.

Temuan BPK & Catatan Keuangan KSDE

Dalam laporan keuangan Pemkab Kukar tercatat:

• Piutang bagi hasil laba KSDE per 31 Desember 2024: Rp2.514.895.903

• Turun Rp78.424.447 dari saldo awal

• Penurunan berasal dari kekurangan setor Rp210.453.687 dan penyesuaian akuntansi Rp132.029.240

Sementara penyertaan modal daerah:

• 2023: Rp57.925.359.047

• 2024: Rp52.415.795.081

Meski menerima modal besar, KSDE tetap merugi. Bahkan disebut mengalami “gagal bisnis” hingga akhirnya Direktur Utamanya mengundurkan diri.

Audit BPKP

BPKP rutin mengevaluasi kinerja BUMD, namun laporan audit khusus KSDE tidak dipublikasikan. Menariknya, BUMD Kukar lainnya—PT MGRM—justru dinobatkan sebagai BUMD paling sehat versi BPKP. Kontras sekali.

⸻

Masalah-Masalah Klasik yang Membuat BUMD Merugi

Kegagalan BUMD di Indonesia cenderung berulang tiap tahun. Faktor utamanya:

1. Intervensi politik

2. Manajemen minim pengalaman

3. Birokrasi berbelit

4. Minim transparansi

5. Rotasi direksi berdasarkan kepentingan politik

6. Arah bisnis tidak jelas

Kombinasi masalah ini membuat banyak BUMD terseok-seok dan gagal menyumbang PAD.

⸻

Direktur Baru KSDE Dicari: Siapa Berani Jadi “Penyelamat”?

Seleksi terbuka Direktur Utama KSDE kini dibuka. Namun pertanyaannya: siapa yang berani mengambil tanggung jawab membenahi BUMD yang sedang sakit kronis ini?

KSDE membutuhkan sosok yang:

• Punya visi bisnis yang jelas

• Berani memutus rantai praktik buruk

• Fokus membangun ulang model bisnis

• Mampu mengembalikan KSDE agar kembali menghasilkan bagi daerah

Kursi Direktur Utama bukan hanya jabatan—tapi ujian kepemimpinan. Apakah akan muncul sosok yang mampu mengangkat KSDE menjadi perusahaan yang membanggakan?

Kita tunggu. (*)