Penulis: Muhammad Solih Januar

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur mulai mengoperasikan Polresta Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan penataan wilayah hukum yang dialihkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menyatakan penentuan batas yurisdiksi pengamanan tersebut disesuaikan secara presisi berdasarkan Keputusan Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1336/VI/KEP./2026.

Melalui regulasi resmi Mabes Polri tersebut, wilayah hukum Polresta IKN dibentuk dengan melebur sejumlah struktur Kepolisian Sektor (Polsek) eksisting yang berada di wilayah perbatasan.

“Cukup saja sesuai dengan SK yang kemarin kita dapat, Polsek yang masuk di dalam Polresta IKN. Sementara kita masih proses yang lama dari PPU dan dari Kukar yang masuk dalam lingkungan,” kata Endar di Balikpapan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Kapolda, integrasi Polsek jajaran dari Polres PPU dan Polres Kukar ini menjadi fondasi utama dalam memetakan dinamika keamanan di pusat pemerintahan baru.

Langkah pengalihan wilayah hukum ini dibarengi dengan penunjukan AKBP Supriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirpolairud Polda Kaltim, menjadi pejabat Kapolres definitif pertama untuk memimpin satuan tersebut.

Saat ini jajaran kepolisian telah menerjunkan puluhan personel inti untuk mendampingi struktur kepemimpinan baru yang sudah mulai bersiaga di lapangan.

“Kemarin kita sudah menindaklanjutinya dengan telah ditetapkannya satu orang perwira menengah yang sudah definitif. Sekarang sudah insert anggota adalah 80 orang dengan Kapolres beserta jabatan struktur lainnya,” ujar Kapolda.

Pihak kepolisian menegaskan pengisian kekuatan personel jajaran pada area yurisdiksi baru ini akan terus dilakukan secara bertahap seiring pertumbuhan aktivitas kota.

Mengenai wacana pendirian pos pengamanan tingkat kepolisian sektor baru di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Polda Kaltim masih mengkaji eskalasi di lapangan.

“Untuk kawasan KIPP kita masih menunggu nanti lihat perkembangannya. Nantinya pasti ada, karena ini kan kita selesaikan yang polres ya,” ucap Endar.

Aktivitas pelayanan kepolisian di wilayah hukum baru tersebut untuk sementara waktu dipusatkan pada markas darurat bantuan dari pihak Otorita IKN (OIKN).
Konstruksi gedung Mako Polresta IKN permanen saat ini tengah dikebut agar siap ditempati secara penuh pada beberapa tahun mendatang.

“Makonya kita siapkan mako sementara sambil menunggu proses pembangunan Mako Polresta IKN, saat ini sedang dikerjakan oleh Otorita. InsyaAllah 2027 sudah jadi, begitu jadi nanti kita akan sesuaikan personelnya sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Guna mendukung operasional mako baru, jajaran kepolisian telah menyiagakan sekitar 600 bintara yang dibekali kemampuan teknologi khusus sejak tahun lalu.

“Dari awal tahun yang lalu kita sudah menyiapkan sekitar 600 bintara IKN. Karena memang belum beban belum kerja kita bertahap, nanti kalau sobat kerjanya sudah full kita akan secara simultan menggeser semuanya ke baris mereka,” jelasnya.

Ratusan personel bersangkutan disiapkan khusus untuk mengoperasikan infrastruktur mutakhir berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Polres IKN dirancang mengusung konsep keamanan pintar (smart security) yang dilengkapi kamera pengawas (CCTV) di semua sudut, kamera badan (body worn camera), serta pusat komando (command center) terintegrasi.

Penataan wilayah hukum serta kesiapan operasional Polres IKN ini mendapat respons positif dan dukungan penuh dari Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Pihak OIKN menilai kehadiran struktur definitif polres sangat membantu penyelesaian sengketa agraria kemasyarakatan yang sempat menghambat proyek pembangunan nasional.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda terutama dalam pengamanan dan juga ada beberapa yang harus diselesaikan, terutama tentang kemasyarakatan. Ini hanya misalnya untuk penyelesaian tanah di Kampung Martir dan juga di Kumanayu,” kata Basuki Hadimuljono.

Pihak otoritas berharap sinergi ini melahirkan integrasi sistem pengamanan yang presisi dan optimal dalam melayani warga di delineasi IKN.

“Kapolres sudah ditunjukkan Kapolres peruntukannya IKN, jadi saya kira ini harus kita dukung. Terima kasih kepada Polri terus presisi melayani masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Erwin