Penulis: Julika Hengin ‎ ‎

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum dapat memantau kualitas udara secara real time di tengah kondisi kabut asap yang menjadi perhatian.

Pasalnya, Mahulu hingga kini belum memiliki alat pemantau kualitas udara yang dapat memberikan data secara langsung. ‎ ‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mahulu Solman mengatakan, keterbatasan alat tersebut membuat pemerintah daerah belum memiliki data kualitas udara secara realtime yang dapat menjadi dasar untuk menentukan kondisi udara di Mahulu. ‎ ‎

Ditengah keterbatasan itu, DLH bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan BKPSDM membahas alternatif parameter untuk melihat dampak kabut asap terhadap masyarakat. ‎ ‎Satu diantaranya melalui perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di rumah sakit dan puskesmas. ‎ ‎

“Untuk sementara belum punya alat. Setelah diskusi dengan Kalaksa BPBD, Kadisdik dan Kadiskes termasuk BKPSDM, bisa menggunakan pendekatan atau parameter kasus penyakit ISPA di rumah sakit maupun puskesmas meningkat atau tidak,” ujar Solman saat dikonfirmasi Sabtu (29/8/2026). ‎ ‎

Dari hasil pembahasan tersebut, Dinas Kesehatan akan menyampaikan laporan kepada Bupati Mahulu mengenai perkembangan kasus ISPA. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan status kondisi udara yang tercemar kabut asap. ‎

Keterbatasan alat pemantau kualitas udara juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan tenaga teknis. Menurut Solman, alat pemantau kualitas udara realtime membutuhkan biaya yang cukup besar, serta tenaga khusus untuk pengoperasian dan perawatannya. ‎ ‎

“Alat pemantau kualitas udara lumayan mahal dan perlu teknisi khusus. Perawatannya juga susah, maka perlu ada petugas yang ahli dalam mengoperasikan,” katanya. ‎ ‎

Selama ini pemantauan kualitas udara di Mahulu dilakukan melalui pemasangan passive sampler oleh Kementerian Lingkungan Hidup secara berkala. Namun, alat tersebut memiliki fungsi berbeda dengan perangkat pemantau realtime. ‎ ‎

Passive sampler hanya menangkap kandungan gas tertentu, seperti nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Sementara untuk mengetahui kondisi saat terjadi asap tebal, diperlukan pengukuran partikulat PM10 dan PM2,5. ‎ ‎“Setiap semester Kementerian Lingkungan Hidup memasang passive sampler. Yang ada hanya menangkap kandungan gas berupa NO2 dan SO2, sedangkan untuk kondisi asap tebal perlu pengujian partikulat 10 dan 2,5,” jelasnya. ‎ ‎

Untuk pemantauan kualitas udara secara realtime, Mahulu membutuhkan Air Quality Monitoring System (AQMS). Namun, pengadaan perangkat tersebut membutuhkan anggaran besar, termasuk biaya perawatan dan tenaga teknis khusus. ‎ ‎

“Pengadaan AQMS biaya mahal dan perawatan perlu tenaga teknis khusus yang didatangkan sehingga berdampak dengan anggaran juga,” ujarnya. ‎ ‎DLH Mahulu juga mempertimbangkan penggunaan data pemantauan dari Kabupaten Kutai Barat sebagai wilayah terdekat.

Namun, data tersebut belum tentu menggambarkan kondisi Mahulu karena perbedaan lokasi dan pergerakan angin dapat memengaruhi kondisi udara. ‎ ‎Karena keterbatasan tersebut, DLH Mahulu berharap Kementerian Lingkungan Hidup dapat membantu menyediakan AQMS untuk dipasang di Mahulu.

‎“Kami harap juga Kementerian Lingkungan Hidup dapat memberikan bantuan berupa alat AQMS untuk dipasang di Mahulu, karena kami belum bisa mengadakannya,” tegas Solman. ‎ ‎

Keberadaan AQMS akan membantu pemerintah daerah memantau kondisi udara secara realtime, terutama saat terjadi kabut asap, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perlindungan masyarakat apabila kualitas udara memburuk. ‎ ‎

Dengan kondisi saat ini, Pemkab Mahulu masih mengandalkan koordinasi lintas sektor, data kesehatan, serta pemantauan yang tersedia sembari mengupayakan sistem pemantauan kualitas udara yang lebih memadai.

Editor: Aspian Nur ‎