“Pertumbuhan ekonomi triwulan II itu masih 5,29 persen, dan semester I itu 5,45 persen. Jadi kita ini sebenarnya bukan dalam kondisi krisis, namun ada catatan kritis,” kata Syarif kepada Korankaltim.com, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlalu cepat puas hanya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli. Syarif menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang dinilainya belum sepenuhnya pulih.
Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, tetapi pertumbuhan konsumsi belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. “Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? Karena kita melihat ada indikasi daya beli, khususnya kelompok kelas menengah, itu belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi ke depan tidak cukup hanya diarahkan untuk mencapai angka 6 persen. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga daya beli, memperkuat UMKM dan mengurangi ketimpangan. Syarif juga meminta pemerintah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang dapat menjadi sinyal awal pelemahan. Di antaranya keyakinan konsumen, penjualan ritel dan investasi domestik.
“Bukan berarti Indonesia menuju resesi, tetapi merupakan sinyal bahwa pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Ia berharap momentum HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan mengevaluasi arah pembangunan ekonomi nasional. Menurut Syarif, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Jangan sampai kita mengalami paradoks: ekonomi tumbuh secara statistik, tapi masyarakat ekonominya justru semakin berat,” pungkasnya. Ia menegaskan, pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang nyata, melalui pekerjaan yang lebih baik, harga yang terjangkau, daya beli yang kuat dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Editor: Erwin
“Pertumbuhan ekonomi triwulan II itu masih 5,29 persen, dan semester I itu 5,45 persen. Jadi kita ini sebenarnya bukan dalam kondisi krisis, namun ada catatan kritis,” kata Syarif kepada Korankaltim.com, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlalu cepat puas hanya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli. Syarif menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang dinilainya belum sepenuhnya pulih.
Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, tetapi pertumbuhan konsumsi belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. “Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? Karena kita melihat ada indikasi daya beli, khususnya kelompok kelas menengah, itu belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi ke depan tidak cukup hanya diarahkan untuk mencapai angka 6 persen. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga daya beli, memperkuat UMKM dan mengurangi ketimpangan. Syarif juga meminta pemerintah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang dapat menjadi sinyal awal pelemahan. Di antaranya keyakinan konsumen, penjualan ritel dan investasi domestik.
“Bukan berarti Indonesia menuju resesi, tetapi merupakan sinyal bahwa pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Ia berharap momentum HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan mengevaluasi arah pembangunan ekonomi nasional. Menurut Syarif, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Jangan sampai kita mengalami paradoks: ekonomi tumbuh secara statistik, tapi masyarakat ekonominya justru semakin berat,” pungkasnya. Ia menegaskan, pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang nyata, melalui pekerjaan yang lebih baik, harga yang terjangkau, daya beli yang kuat dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Editor: Erwin
