Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merombak skema pengelolaan aset daerah dengan menyerahkan pengelolaan kawasan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Tenggarong kepada pihak ketiga.

Langkah ini diambil oleh Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kukar untuk mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, dari sekadar tempat sewa lapak menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Pemerintah menargetkan Pujasera Tenggarong sudah beroperasi penuh pada pekan kedua Agustus 2026. Perubahan skema pengelolaan ini juga didasari evaluasi pengelolaan langsung oleh birokrasi yang dinilai kurang efektif dalam mendorong inovasi dan pengembangan kawasan.

“Kalau sekadar menyewakan tenan kepada UMKM, Dinas Koperasi tentu bisa langsung buka. Tapi konsep kita bukan cuma itu! Kita mau memajukan dan mengembangkan kawasan tersebut agar perekonomian di sana hidup,” kata Plt Kepala Diskop UKM Kukar, Muhammad Reza, Kamis (6/8/2026).

Pelaksanaan pendaftaran telah resmi ditutup pada Sabtu (25/7/2026) lalu. Dari total 58 tenan yang diperebutkan terdiri dari klaster kontainer di area belakang dan jajaran booth modern di lini depan pemerintah memasang pagar betis.

“Porsi mayoritas lapak dikunci hanya untuk UMKM lokal asli Kukar,” ujarnya.

Aturan untuk mendapatkan lapak tersebut, pedagang wajib mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kukar dan memegang Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah proteksionisme ini diambil agar omzet yang berputar di Pujasera tidak lari ke luar daerah.

Meski diklaim sebagai benteng UMKM lokal, pengelola menyuntikkan strategi baru. Mereka sengaja memasukkan sejumlah brand kuliner raksasa dan populer dari luar daerah, seperti Samarinda, untuk menduduki posisi anchor tenant.

Ia menilai, kehadiran brand luar yang belum pernah ada di Kukar ini sengaja dijadikan umpan untuk pemancing massa demi meramaikan kawasan Pujasera. UMKM lokal dipaksa bertarung kreativitas dengan brand mapan dalam satu arena kolaborasi.

“Untuk brand besar itu belum dapat kita sebitkan. Paling banyak tetap UMKM lokal Tenggarong. Tetapi, untuk menarik minat pengunjung, kita persilakan pihak ketiga memasukkan beberapa brand dari luar yang belum ada di Kukar. Jadi ada kolaborasi di situ,” ungkapnya.

Pihak swasta yang ditunjuk kini bergerak cepat melakukan perombakan fisik. Seluruh fasilitas penunjang, mulai dari tata letak meja hingga keseragaman kursi, disapu bersih dan di standardisasi secara total untuk membuang kesan kumuh yang kerap melekat pada pujasera konvensional.

Pekan kedua Agustus 2026 ini akan menjadi saksi sejarah, apakah eksperimen Pemkab Kukar ini berhasil memicu ekonomi baru, atau justru melahirkan dinamika konflik baru di lapangan.

“Ini hal baru yang kita coba. Nanti ada dinamika di lapangan, tetapi kita optimis dan berharap semuanya dapat berjalan baik,” tutupnya.

Editor: Erwin