Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Besarnya investasi yang masuk ke Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum tentu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Di tengah derasnya aktivitas bisnis dan pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat lokal justru berpotensi hanya menjadi penonton.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsodjo, mengatakan geliat bisnis perusahaan besar merupakan bagian dari dinamika ekonomi. Namun, yang perlu mendapat perhatian bukan hanya siapa yang menguasai modal, melainkan sejauh mana masyarakat di daerah turut menikmati manfaat dari aktivitas tersebut.

“Menurut saya sih, gak usah kaget. Karena orang pengusaha besar kan mainnya memang begitu. Hanya mereka yang bisa tahu situasi itu. Kan rakyat ini cuman penonton aja,” kata Purwadi, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, posisi masyarakat perlu menjadi perhatian karena aktivitas investasi berskala besar tidak selalu memberikan efek ekonomi yang sebanding bagi warga di daerah tempat investasi tersebut berjalan.

Kondisi itu, kata Purwadi, terlihat dari masih adanya berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tengah besarnya aktivitas ekonomi di Kaltim. Mulai dari persoalan infrastruktur hingga kondisi sosial dan kesempatan kerja.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan keberadaan investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga memberikan nilai tambah yang dirasakan masyarakat setempat.

“Kalau investasi di Kaltim ini kan sebenarnya izin itu dari pusat, artinya di bawah sini kan masyarakat menerima konfliknya aja,” ujarnya.

Purwadi menyoroti persoalan perizinan dan pemanfaatan lahan yang dalam sejumlah kasus dapat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, warga lokal semestinya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya.

“Lalu sampai kapan rakyat akan dapat benar-benar menjadi penguasa dan tuan rumah di negara sendiri atau sumber daya yang dia miliki,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya menggunakan nilai investasi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Sebab, tingginya investasi belum tentu otomatis menciptakan kesejahteraan apabila tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kalau BPS mengklaim investasi Kaltim selalu naik, buktinya pengangguran kita juga masih tinggi kan. Jadi investasinya dalam bentuk apa dulu,” ucapnya.

Menurut Purwadi, perlu dibedakan antara investasi padat modal dan padat karya. Investasi yang lebih banyak mengandalkan modal dan teknologi, menurutnya, memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang berbeda dibandingkan sektor yang membutuhkan banyak pekerja.

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan investasi di Kaltim diarahkan untuk memperbesar keterlibatan masyarakat lokal. Bukan sekadar menjadi pekerja atau penerima dampak, tetapi juga menjadi bagian dari rantai ekonomi yang memperoleh manfaat dari aktivitas investasi.

“Boleh swasta berperan tapi jangan kebablasan,” tegas Purwadi.

Ia menilai pengelolaan sumber daya alam harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama. Dengan demikian, kekayaan alam yang berada di Kaltim tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok usaha, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

“Pindah kantong kanan, keluar kantong kiri lagi. Kantong-kantong mereka juga kan yang gede muter-muter di situ,” pungkasnya.

Editor: Erwin