Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pertambangan dan komoditas mentah dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan ekonomi daerah. 

Hilirisasi disebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi di tengah potensi perlambatan sektor unggulan.

Ketua BPW Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kaltim, Salman Farasi, mengatakan hingga saat ini perekonomian daerah masih ditopang oleh empat sektor utama, yakni pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), crude palm oil (CPO), serta industri berbasis sumber daya alam lainnya.

Namun, menurutnya, sebagian besar hasil produksi tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh daerah belum optimal.

“Selama ini sektor unggulan kita masih didominasi tambang, migas, CPO, dan sektor sumber daya alam lainnya. Persoalannya, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah, sementara hilirisasinya justru dilakukan di daerah lain,” kata Salman, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai hilirisasi dapat menciptakan efek berganda yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Selain membuka lapangan kerja baru, kebijakan tersebut juga mampu menggerakkan sektor usaha pendukung dari hulu hingga hilir.

Menurut Salman, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar mampu mendorong investasi industri pengolahan di Kaltim. Karena itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk memperkuat agenda hilirisasi.

Salah satu contoh yang disorot adalah wacana konversi batubara menjadi gas yang selama ini telah beberapa kali dibahas, namun belum menunjukkan implementasi nyata.

“Kalau sektor utama mengalami penurunan, harus ada sektor ekonomi alternatif yang siap menggantikan. Jangan sampai ketika aktivitas tambang menurun, ekonomi daerah ikut terdampak signifikan,” ujarnya.

Selain hilirisasi, HIPKA juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi daerah melalui sektor pangan. Salman menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan.

Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berpotensi memicu fluktuasi harga dan mengganggu stabilitas pasokan. Karena itu, diperlukan dukungan infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan atau cold storage agar produk pangan lokal memiliki daya simpan lebih lama dan mampu menjaga ketersediaan stok.

“Kalau ekosistem pangan lokal kuat, harga bisa lebih stabil dan pelaku usaha daerah ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari program-program pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Salman mengatakan HIPKA Kaltim berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi pengusaha, pelaku UMKM, perbankan, BUMD hingga sektor swasta untuk memperkuat ekonomi daerah.

Melalui forum bisnis yang digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus, HIPKA ingin menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi ekonomi Kaltim.

Di sektor UMKM, organisasi tersebut juga tengah menyiapkan program digitalisasi data pelaku usaha, penguatan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, hingga akses pembiayaan.

Menurut Salman, terdapat empat aspek utama yang perlu diperkuat untuk mendorong UMKM naik kelas, yakni akses permodalan, manajemen keuangan, pemasaran, dan kualitas produksi.

“HIPKA ingin menjadi fasilitator. Tugas kami menghubungkan pelaku usaha dengan peluang bisnis, akses pembiayaan, pelatihan, hingga jaringan pemasaran agar mereka bisa berkembang dan berdaya saing,” katanya.

Ia optimistis penguatan hilirisasi dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan, terutama di tengah upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. 

Editor: Erwin