KORANKALTIM.COM, TARAKAN – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan l untuk membahas keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, itu difokuskan pada upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Daerah sekaligus mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kaltara.

Menurut Syamsuddin, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan koordinasi seluruh pihak terkait.

“Karena itu kami ingin mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh instansi terkait agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mampu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat,” kata Syamsuddin.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BKAD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ia menilai forum tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pandangan dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di daerah.

“Target kita jelas, bagaimana masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan status UHC Kalimantan Utara bisa terus dipertahankan,” ujarnya.

Hasil pembahasan rapat kerja itu selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah-langkah strategis guna memastikan pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara tetap berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. (Adv)

Editor: Erwin