Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Penanganan stunting dan penguatan ketahanan pangan menjadi perhatian serius Pemerintah Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Upaya tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti aparatur kampung se-Kecamatan Muara Pahu di Hotel Horison Samarinda, 16-18 Juni 2026.

Kegiatan yang difasilitasi Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN) itu bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dalam merancang dan menjalankan program pembangunan yang lebih efektif, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan.

Camat Muara Pahu, Mauliddin Said, mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kampung. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 86 anak mengalami stunting yang tersebar di 12 kampung di wilayah Kecamatan Muara Pahu.

Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi di sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui program yang terintegrasi, mulai dari pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga optimalisasi layanan posyandu.

“Perlu ada keterlibatan semua pihak agar program penanganan stunting berjalan efektif, termasuk optimalisasi kehadiran balita di posyandu dan pemberian makanan tambahan,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Kamis (18/6/2026). 

Selain fokus pada penurunan angka stunting, pelatihan tersebut juga membahas strategi penguatan ketahanan pangan di tingkat kampung. Pemerintah menilai program ketahanan pangan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Mauliddin menjelaskan, pengelolaan program ketahanan pangan yang tepat dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian kampung. Melalui program yang terencana, kampung diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapatkan materi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurutnya, isu stunting dan ketahanan pangan merupakan persoalan strategis yang saling berkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) sebagai pendukung program ketahanan pangan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap aparatur kampung mampu menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keberhasilan menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan pangan dinilai menjadi langkah penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Adv)

Editor: Aspian Nur